94 Titik KDKMP Bondowoso Lolos Tahap Verifikasi, Operasional Masih Menunggu Arahan Pusat

Bondowoso, BULETIN.CO.ID – Persiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bondowoso terus berproses. Sebanyak 94 titik KDKMP telah menjalani verifikasi dan validasi (verval) oleh tim Markas Besar (Mabes) TNI sebagai bagian dari tahapan menuju pelaksanaan program di tingkat desa dan kelurahan.
‎
‎Meski proses pemeriksaan telah dilakukan, operasionalisasi puluhan koperasi tersebut masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat.
‎
‎Perkembangan itu disampaikan dalam kegiatan coffee morning yang melibatkan Tim Pusat KDKMP Mabes TNI, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah instansi terkait. Kegiatan berlangsung di Aula Kodim 0822 Bondowoso, Senin (19/10/2026).
‎
‎Dandim 0822/Bondowoso Letkol Inf Prawito mengungkapkan, dari total target pembangunan KDKMP di 219 desa, sebanyak 113 desa telah memulai pembangunan. Sementara itu, 110 titik di antaranya dilaporkan telah menyelesaikan pembangunan hingga 100 persen.
‎
‎Dari jumlah tersebut, 94 titik menjadi sasaran pemeriksaan dan validasi oleh tiga tim yang ditugaskan Mabes TNI.
‎
‎Menurut Prawito, verifikasi tidak hanya berfokus pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga mencakup kesiapan fasilitas penunjang yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas koperasi. Beberapa aspek yang diperiksa meliputi akses jalan, ketersediaan air dan listrik, serta kelengkapan peralatan operasional.
‎
‎Sejumlah sarana yang disiapkan PT Agrinas Pangan Nusantara di antaranya kendaraan operasional, rak penyimpanan, perlengkapan gudang, mesin kasir, kamera pengawas atau CCTV, hingga pendingin ruangan. Selain itu, penunjukan sejumlah manajer koperasi juga telah dilakukan untuk mendukung pengelolaan di lapangan.
‎
‎Kendati berbagai persiapan terus dimatangkan, pelaksanaan operasional KDKMP belum dapat dimulai sebelum adanya arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
‎
‎Prawito menjelaskan, keberadaan KDKMP diharapkan tidak sekadar menjadi wadah usaha di tingkat desa, tetapi juga menjadi bagian dari sistem distribusi dan pengembangan ekonomi masyarakat yang saling terhubung.
‎
‎Salah satu sasaran program ini adalah memangkas rantai distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, seperti LPG 3 kilogram, minyak goreng, pupuk, serta bahan pangan. Melalui sistem tersebut, distribusi diharapkan menjadi lebih efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
‎
‎KDKMP juga diproyeksikan membuka peluang akses permodalan bagi pelaku usaha di pedesaan melalui kerja sama dengan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
‎
‎“Harapannya, masyarakat yang membutuhkan modal usaha tidak lagi bergantung kepada rentenir karena tersedia akses pembiayaan melalui KDKMP dengan persyaratan yang lebih mudah,” ujar Prawito.
‎
‎Selain mendukung distribusi barang, koperasi ini diharapkan mampu menjadi off-taker atau penyerap hasil produksi masyarakat desa. Dengan demikian, produk unggulan lokal memiliki kesempatan untuk dipasarkan melalui jaringan koperasi yang menjangkau wilayah lebih luas.
‎
‎Salah satu produk yang berpotensi dikembangkan adalah tape Bondowoso. Melalui jaringan distribusi KDKMP, produk tersebut diharapkan dapat menjangkau konsumen di luar daerah dan membuka peluang pasar baru bagi pelaku usaha lokal.
‎
‎Adapun rencana pengembangan layanan apotek dan distribusi obat-obatan masih dalam tahap koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Pelaksanaannya tetap menunggu kepastian teknis serta arahan dari pihak yang berwenang.
‎
‎Bupati Bondowoso Abd Hamid Wahid menyambut baik perkembangan persiapan KDKMP tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap memberikan dukungan agar program dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
‎
‎Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan KDKMP membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga instansi vertikal yang memiliki keterkaitan dengan program tersebut.
‎
‎“Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama Forkopimda siap mendukung penuh pelaksanaan program ini. Kami berharap hasil diskusi dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah kerja nyata,” pungkasnya.
‎
‎Hamid juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan kebutuhan daerah, termasuk urusan pertanahan, pertanian, serta pemberdayaan masyarakat desa.
‎
‎Sementara itu, terkait pola pengelolaan, Prawito menyampaikan bahwa KDKMP direncanakan dikelola oleh PT Agrinas Pangan Nusantara selama dua tahun pada tahap awal operasional. Setelah memenuhi ketentuan dan target yang ditetapkan pemerintah, pengelolaan selanjutnya direncanakan diserahkan kepada pemerintah desa.
‎
‎Dengan telah dilaksanakannya verifikasi terhadap 94 titik, persiapan KDKMP di Bondowoso kini memasuki tahapan penting sebelum operasional. Pemerintah daerah bersama unsur terkait berharap program tersebut segera memperoleh kepastian pelaksanaan sehingga dapat mendukung distribusi kebutuhan masyarakat, memperluas pemasaran produk lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.(Nang)
‎
‎