Bondowoso, BULETIN.CO.ID – Sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) dan penjabat (Pj). Mulai dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), hingga puluhan posisi di organisasi perangkat daerah (OPD), eselon III, dan IV belum memiliki pejabat definitif.
Sekda sendiri kini masih dijabat oleh Pj, dan sedang dalam proses lelang terbuka. Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sedikitnya 13 OPD yang dipimpin oleh pejabat Plt. Antara lain:
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi
Dinas Kesehatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
Dinas Perhubungan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip)
Dinas Peternakan dan Perikanan
BP4D
BPKAD
Asisten I Pemkab
Staf Ahli
Selain itu, sejumlah jabatan eselon III juga masih diisi oleh Plt, seperti Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Camat Tamanan, Camat Tapen, Sekretaris BKPSDM, dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.
Kepala BKPSDM Bondowoso, Mahfud Djunaedi, membenarkan banyaknya posisi yang belum terisi secara definitif. Ia menyebut, hingga Februari 2025 tercatat kekosongan jabatan mencakup 13 posisi eselon II, 24 eselon III, dan 55 eselon IV.
“Kalau eselon III dan IV, kita punya datanya. Tapi data ini dinamis dan terus berkembang,” ujar Mahfud, Rabu (11/6/2025).
Mahfud menjelaskan, kondisi ini dipengaruhi oleh pelaksanaan Pilkada sebelumnya, di mana Bupati dan Sekda masih berstatus Pj. Akibatnya, mutasi dan promosi pejabat harus mendapatkan izin dari Kemendagri.
“Waktu itu pimpinan belum definitif, jadi untuk mutasi dan promosi harus melalui izin pusat. Ini sangat mempengaruhi percepatan pengisian jabatan,” jelasnya.
Ia membantah jika kondisi ini diartikan sebagai krisis sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, proses pengisian jabatan memang sedang berlangsung namun dilakukan secara hati-hati, tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek integritas dan kapabilitas.
“Kita sadar banyaknya Plt membuat kinerja kurang maksimal, bahkan di Tim Penilai Kinerja (TPK) juga banyak yang masih Plt,” ungkap Mahfud.
Ia memastikan, mutasi, promosi, dan rotasi pejabat sudah dijadwalkan dan akan dilakukan dalam dua bulan mendatang, tepat setelah Sekda definitif dilantik. Sekda merupakan Ketua TPK yang memiliki peran penting dalam proses tersebut.
“Setelah Sekda definitif, akan dilakukan uji kompetensi untuk mutasi eselon II. Diikuti dengan rotasi, promosi, dan mutasi eselon III dan IV,” pungkasnya.(Nang)
