Kota Probolinggo, BULETIN.CO.ID – Senin (1/9), Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia menggelar Koordinasi Teknis mengenai Pembahasan Progres Operasional dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di lima kabupaten/kota Jawa Timur. Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin pun mengikuti giat ini secara daring di ruang Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo. Kota Probolinggo sendiri menjadi salah satu daerah yang sudah aktif menjalankan program tersebut.
Dalam giat ini, dr. Aminuddin, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wawan Soegyantono, Kepala DKUP Fitriawati, sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkot Probolinggo, serta 5 daerah di Jawa Timur.
Bertindak sebagai moderator, M. Saleh Nugrahadi dari Kemenko Pangan RI memaparkan tindak lanjut peluncuran kelembagaan Koperasi Merah Putih. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari pilar operasionalisasi, akses pembiayaan, hingga penguatan kapasitas SDM melalui digitalisasi proses bisnis dan database.
“Kami berharap koordinasi lintas instansi dapat lebih baik, sehingga Koperasi Merah Putih benar-benar menjadi pilar peningkatan perekonomian desa,” ujar Saleh.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Pangan, Sugeng Santoso, menjelaskan bahwa tujuan program ini tidak hanya membentuk koperasi baru, tetapi juga memperkuat koperasi yang sudah ada.
“Kami ingin menarik koperasi yang telah berjalan agar bisa menjadi pusat pelatihan bagi pengurus dan pengawas, sekaligus mendapatkan pendampingan kelembagaan KDMP,” jelas Sugeng.
Perwakilan KKP, Catur Sarwanto, menambahkan bahwa survei data koperasi menjadi aspek penting agar pelaporan berjalan optimal. Menurutnya, dari enam wilayah—Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Situbondo, Banyuwangi, dan Bondowoso—masih ada 268 Koperasi Merah Putih yang belum disurvei.
“Survei ini menjadi dasar pemantauan dan evaluasi agar Koperasi Merah Putih lebih transparan dan akuntabel,” tegas Catur.
Sementara, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menegaskan komitmennya untuk memanfaatkan keberadaan Koperasi Merah Putih sebagai solusi nyata bagi masyarakat. Ia mencontohkan rencana distribusi beras murah melalui koperasi.
“Di Kota Probolinggo sudah ada 29 Koperasi Merah Putih yang berjalan legal secara administrasi. Kendala memang masih ada, terutama soal permodalan, namun pemerintah terus mencari strategi agar semua koperasi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Aminuddin.
Ia menambahkan, Pemkot Probolinggo segera menyalurkan beras medium SPHP melalui koperasi dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram.
“Pesan saya, manfaatkan koperasi ini sebaik-baiknya. Dengan koperasi, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan beras murah dan stabilitas harga pangan bisa terjaga,” pungkasnya. (*)
Penulis : Sudarsono
