Scroll untuk baca artikel
Berita

Dapur MBG Harus Jadi Penyangga Pasokan dan Daya Beli Masyarakat

×

Dapur MBG Harus Jadi Penyangga Pasokan dan Daya Beli Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi.

Lumajang, BULETIN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa dapur umum Bantuan Gizi (MBG) tidak sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menjadi salah satu instrumen strategis dalam pengendalian inflasi daerah.

“Dalam Rapat Koordinasi daring bersama Mendagri Dalam Negeri pekan lalu, disebutkan bahwa beras yang disimpan maksimal untuk kebutuhan satu minggu, sementara bahan pangan lain dibeli harian. Jika tidak diatur, pasokan di pasar bisa terganggu dan berdampak pada masyarakat,” ujar Sekretaris Daerah Lumajang, Agus Triyono saat dikonfirmasi, Senin (8/9/2025).

BACA JUGA :
Pengisian Kemerdekaan Lewat Penyiaran Ramah Anak, Lumajang Torehkan Prestasi Nasional

Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kearifan dalam mengelola stok pangan. “Dapur MBG harus menjadi solusi sosial dan ekonomi. Program ini dirancang untuk menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus mendukung daya beli masyarakat,” tambahnya.

Untuk memastikan kualitas dan transparansi, Pemkab Lumajang menempatkan tim terdiri dari ahli gizi, kepala dapur, dan akuntan di setiap dapur MBG. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan bantuan pangan dan memberi jaminan pelayanan optimal bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah secara rutin melakukan evaluasi kinerja dapur MBG dan memantau dampaknya terhadap harga pangan di pasar lokal. Dengan demikian, bantuan gizi yang diberikan tidak hanya mencegah kekurangan nutrisi, tetapi juga membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah.

BACA JUGA :
Bupati Lumajang: Jabatan Adalah Amanah

Sekda Agus Triyono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memastikan program MBG memberikan manfaat maksimal. “Kita semua memiliki peran dalam menjaga keseimbangan pasokan pangan dan inflasi tetap terkendali,” katanya.

Dapur MBG di Lumajang kini menjadi model pengelolaan bantuan pangan yang mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan ekonomi. Pemerintah berharap pendekatan ini dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain dalam memanfaatkan bantuan sosial untuk dampak yang lebih luas.

BACA JUGA :
Momentum Idul Adha, DLH Lumajang Himbau Kurangi Penggunaan Kantong Plastik

Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Lumajang memastikan program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi warga terdampak, tetapi juga mendukung kestabilan harga pangan di pasar lokal, sehingga inflasi bisa tetap terkendali. (*)

Penulis : Sudarsono.

**) IIkuti berita terbaru BULETIN.CO.ID di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.