Kota Probolinggo, BULETIN.CO.ID – Keberhasilan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengelola kearsipan mendapat apresiasi Kepala ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) RI. Berdasarkan pengawasan kearsipan dua tahun terakhir, dari peringkat 26 kategori A (memuaskan) di tahun 2023, kini tahun 2024 menjadi peringkat 17 dengan kategori AA (sangat memuaskan).
Atas prestasi tersebut, Pemkot Probolinggo menerima Piagam Pengahrgaan dengan Predikat AA. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan di Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kota Probolinggo telah memenuhi standar yang sangat tinggi. Mencakup aspek-aspek penting seperti pemenuhan kebijakan, pengelolaan arsip dinamis dan statis, sumber daya kearsipan, serta pengelolaan arsip elektronik.
“Prestasi ini menunjukan komitmen dan upaya serius Pemerintah Kota Probolinggo dalam mewujudkan tata kelola arsip yang tertib, efektif, dan akuntabel. Terima kasih kepada semua pihak di jajaran pemkot sehingga apresiasi ini dapat meningkat dari tahun lalu,” ujar Wali Kota dr. Aminuddin, sesaat setelah menerima penghargaan dari Kepala ANRI Mego Pinandito, Senin (20/10) di Jakarta.
Penghargaan bergengsi ini diperoleh berdasarkan hasil audit dan pengawasan kearsipan yang dilakukan secara eksternal oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
Dalam beberapa laporan pengawasan kearsipan tahun terakhir, Kota Probolinggo secara konsisten menunjukkan peningkatan kualitas. Pada hasil pengawasan eksternal tahun 2024, Lembaga Kearsipan Daerah kota ini menduduki peringkat ke-6 se-Jawa Timur dan peringkat ke-17 tingkat nasional dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia dengan predikat AA dengan nilai 90.55.
Prestasi ini menjadi bukti nyata kerja keras dan sinergi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam mewujudkan tertib arsip. Dengan keberadaan Arsiparis yang menyebar di seluruh Perangkat Daerah dan komitmen untuk mengimplementasikan Kearsipan Digital melalui Aplikasi SRIKANDI membuat Pemerintah Kota Probolinggo layak menerima predikat tersebut.
Sementara itu, Kepala ANRI Mego Pinandito menegaskan tujuan kegiatan ini untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan optimal kepada masyarakat melalui pemanfaatan arsip. Dalam konteks pengawasan, lanjutnya, bukan pengawasan akuntan, tetap menilai seberapa jauh pemerintah pusat hingga daerah, lembaga non pemerintah serta perguruan tinggi dan perusataan sudah melakukan standar kearsipan secara nasional.
“Kami memberikan penilaian berbasis berbagai standar dengan upaya memperkuat pelaksanaan yang sebelumnya disebut SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang di masa mendatang adalah pemerintahan digital. Tentunya di dalam penilaian bukan hal yang mudah. Beberapa level yang dilaksanakan (satu daerah dengan daerah lain) berupa sarana prasarana, jaringan komunikasi dan sistem digital berbeda,” jelasnya.
Untuk itu, ANRI bersama lembaga terkait akan mengembangkan jalur komunikasi untuk mendukung pemerintahan digital yang akan datang. Mego Pinandito pun mengapresiasi kepada kepala daerah, pimpinan kementerian/lembaga yang telah memberikan dukungan penuh sehingga hasil pengawasan bisa melihat berbagai potret kinerja penyelenggaraan kearsipan.
“Pengawasan kearsipan dari masa ke masa dengan perubahan yang ada akan kita kejar khususnya dalam perkembangan teknogi digital seperti SRIKANDI, SIKN dan jejaringnya untuk memudahkan publik mengakses hal-hal tersebut. Memperkuat sistem kearsipan menyambut sistem pemerintahan digital yang akan mendatang,” tegas Mego. (*)
