Blitar, BULETIN.CO.ID – Dalam rangka memastikan arah pembangunan daerah berjalan efektif dan terukur, DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Kepala Bagian, PPTK AKD, serta pengampu kegiatan di lingkungan sekretariat DPRD pada Kamis (16/10/2025).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, H. M. Rifa’i, ini menitikberatkan pada sinkronisasi program kerja tahun 2026 serta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2025.
“Koordinasi lintas bagian sangat penting agar rencana kerja yang disusun bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Rifa’i saat membuka rapat.
Ia menegaskan bahwa evaluasi dan perencanaan yang matang menjadi landasan utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif. Setiap program harus disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar target administratif.
Dalam sesi pembahasan, masing-masing kepala bagian memaparkan perkembangan program yang sedang dijalankan serta memberikan masukan terhadap rancangan kegiatan tahun depan. Paparan tersebut menjadi bahan penting bagi DPRD untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang lebih responsif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar, Haris Susianto, S.H., M.Si., menekankan pentingnya sinergi antara alat kelengkapan dewan dan perangkat sekretariat.
“Perencanaan yang terintegrasi dan kolaboratif akan memperkuat efektivitas pelaksanaan kegiatan kedewanan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPRD,” jelasnya.
Rapat berlangsung dalam suasana dinamis dan komunikatif, diwarnai dengan diskusi serta pertukaran gagasan yang membangun. Berbagai rekomendasi pun disampaikan untuk memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan program tahun mendatang.
Melalui langkah ini, DPRD Kabupaten Blitar berharap setiap program kerja tahun 2026 dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pembahasan perubahan APBD 2025 juga diharapkan mampu menyesuaikan prioritas anggaran dengan kebutuhan daerah secara optimal, terutama pada sektor pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.( Imam)
