Bondowoso, BULETIN.CO.ID – Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid menyerahkan petikan SK PPPK paruh waktu pada 4.502 orang.
Penyerahannya secara simbolia disampaikan di Alun-alun Ki Bagus Asra, pada Senin (29/12/2025).
Beberapa di antaranya merupakan guru dan tenaga kependidikan. Karena itulah, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bondowoso mengapresiasi terbitnya Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang diterima ribuan tenaga honorer, termasuk guru.
Ketua PGRI Bondowoso, Suhartono, menyebut kebijakan tersebut sebagai kabar menggembirakan dan hasil perjuangan panjang para guru.
Suhartono menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Bondowoso atas terbitnya SK PPPK Paruh Waktu. Ia juga mengucapkan selamat kepada para guru yang kini resmi berstatus PPPK Paruh Waktu dan telah menerima SK.
“Ini merupakan hal yang menggembirakan bagi guru pada umumnya, tentunya juga bagi PGRI yang sejak lama memperjuangkan masalah SK PPPK Paruh Waktu ini,” katanya.
Menurutnya, pengakuan status tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap pengabdian para guru yang telah lama mengajar, namun belum mendapatkan kepastian status. Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD hingga SMP.
“Perjuangannya cukup lama bagi teman-teman guru yang menginginkan pengabdiannya diakui oleh pemerintah dengan status PPPK. Ini semua jenjang, dari TK, SD, sampai SMP,” ujarnya.
Dari total 4.502 tenaga honorer yang menerima SK PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bondowoso, sebanyak 1.459 di antaranya merupakan guru. Suhartono menilai capaian tersebut sebagai langkah luar biasa dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam merealisasikan harapan para guru.
Ke depan, PGRI berharap guru yang saat ini berstatus PPPK Paruh Waktu dapat segera diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Selain itu, guru tidak tetap (GTT) juga diharapkan dapat meningkat statusnya, baik menjadi PPPK Paruh Waktu maupun Penuh Waktu.
Terkait kesejahteraan, Suhartono menyampaikan bahwa PGRI berharap adanya peningkatan honor atau gaji guru yang mengacu pada standar upah minimum. Meski demikian, ia mengakui bahwa kebijakan penggajian masih dalam proses dan mengikuti regulasi nasional, dengan kewenangan tetap berada di daerah.
“Sementara ini PGRI belum diajak untuk membahas penggajian. Informasi dari Dinas Pendidikan, selama proses masih berjalan, honor yang diterima masih menggunakan skema lama,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasinya pada Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso yang telah mengeluarkan kebijakan atas perintah bupati. Seperti diantaranya diijinkan work from anywhere (WFA) selama musim liburan siswa sekolah.
“PGRI juga sampaikan terima kasih pada Pak Bupati dan Kadispendik,” pungkasnya.(Nang)
