Jombang, BULETIN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Bapperida resmi membuka rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027. Kegiatan pembuka digelar di Aula Pendopo Kecamatan Peterongan, Rabu (4/2/2026) pagi, dan dipimpin langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si.
Musrenbang kali ini melibatkan lima kecamatan, yakni Peterongan, Sumobito, Kesamben, Mojoagung, dan Jogoroto, sebagai forum penyelarasan usulan pembangunan desa dengan arah kebijakan daerah dan nasional.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Jombang Salmanudin, S.Ag., M.Pd., Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, S.Ag., Sekretaris Daerah Agus Purnomo, jajaran kepala OPD, Forkopimcam Peterongan, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, delegasi desa, hingga perwakilan organisasi perempuan dan kemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menegaskan Musrenbang memiliki peran strategis dalam memastikan program pembangunan daerah sejalan dengan prioritas nasional. Ia menyebut pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, serta dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fokus utama.
“Musrenbang adalah ruang penyepakatan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Seluruh usulan harus terintegrasi untuk meningkatkan kualitas hidup warga, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Warsubi.
Untuk RKPD 2027, Pemkab Jombang mengangkat tema “Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer”. Tema ini menempatkan pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai basis utama yang terhubung dengan industri pengolahan dan pemasaran berbasis digital.
Bupati juga memaparkan hasil Musrenbang tahun sebelumnya yang akan direalisasikan pada 2026, di antaranya peningkatan jalan kabupaten dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di lima kecamatan peserta.
Sebagai kebijakan baru, Pemkab Jombang meluncurkan skema Prioritas Kecamatan dan program Desa Mantra (Desa Maju dan Sejahtera). Setiap kecamatan akan memperoleh alokasi peningkatan jalan sebesar Rp1 miliar dan anggaran PJU Rp200 juta.
Di sektor ekonomi, Bupati Warsubi menargetkan percepatan penciptaan wirausaha baru. Target yang sebelumnya satu wirausaha per dusun kini ditingkatkan menjadi tiga wirausaha per dusun, dengan dukungan stimulan modal Rp5 juta per orang.
“Yang kami dorong bukan sekadar bantuan modal, tetapi terbentuknya usaha produktif berkelanjutan yang mampu menciptakan lapangan kerja dari desa,” jelasnya.
Upaya tersebut dinilai berkontribusi pada penurunan angka pengangguran di Jombang. Data menunjukkan jumlah pengangguran turun dari 28.700 jiwa pada akhir 2024 menjadi 25.600 jiwa di tahun 2025, atau berkurang 3.100 jiwa, seiring bertambahnya sekitar 6.100 lapangan kerja baru hasil kolaborasi pemerintah dan sektor swasta.
Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menegaskan bahwa usulan pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada dua sektor utama, yakni infrastruktur jalan dan PJU. Selain itu, Pemkab Jombang juga akan memperkuat pengelolaan sampah melalui pengembangan Bank Sampah hingga tingkat RT.
“Setiap RT akan mendapat dukungan anggaran Rp3,2 juta. Desa berperan sebagai koordinator agar sampah tidak hanya tertangani, tetapi juga memiliki nilai ekonomi,” ungkapnya.
Kepala Bapperida Jombang, Hartono, S.Sos., M.M., memastikan seluruh usulan kecamatan telah masuk dalam sistem perencanaan. Meski dihadapkan pada tantangan penurunan fiskal, Pemkab Jombang tetap berkomitmen menjaga pemerataan pembangunan.
“Rata-rata alokasi kami simulasikan sebesar Rp1,2 miliar per kecamatan, dengan tetap mengedepankan skala prioritas kebutuhan masyarakat,” pungkas Hartono.
Abin
