Probolinggo Kota, BULETIN.CO.ID – Inspektorat Kota Probolinggo menggelar Acara Ekspose Hasil Pengawasan Tahun 2025 dan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026, Rabu (4/2), di Ruang Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo.
Ekspose ini bertujuan untuk menyampaikan hasil pengawasan selama tahun 2025 sekaligus menjaring kebutuhan dari masing-masing perangkat daerah terkait program dan kegiatan strategis tahun 2026 yang memiliki tingkat risiko tinggi. Penyusunan PKPT tetap diselaraskan dengan program kerja yang bersifat mandatori sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri.
Acara ini diikuti oleh kepala perangkat daerah serta Tim Penyusun PKPT Tahun 2026. Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2026 oleh Wali Kota Probolinggo, Pejabat Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala BPPKAD sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, dalam Arahnya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan forum yang sangat serius dan strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia menekankan bahwa tata pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud melalui perencanaan yang matang, pengawasan yang kuat, serta komitmen terhadap pemerintahan yang bersih.
“Perencanaan harus jelas dan kuat. Kita tidak bisa berbicara tata kelola yang baik kalau perencanaannya sendiri tidak jelas. Setelah itu baru dilakukan monitoring, pengendalian, dan pengawasan. Jika ada penyimpangan, bisa segera dikendalikan,” tegasnya.
Wali kota juga mendorong agar seluruh perangkat daerah, khususnya fungsi perencanaan, melakukan evaluasi secara menyeluruh dan bekerja lebih keras. Lebih lanjut, Dokter Aminuddin mengingatkan pentingnya memperkuat pengawasan internal di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Menurutnya, kekuatan daerah terletak pada kemampuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional, didukung sistem perencanaan, pemantauan, dan pengawasan yang terintegrasi. “Inspektorat harus memiliki tools yang kuat. Pengawasan dan diskusi harus tetap berada pada jalurnya, agar hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Probolinggo ke depan semakin terarah, berbasis risiko, serta mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (*)
Penulis : Sudarsono
