Bondowoso, BULETIN.CO.ID – Pasca ramai dukaan pungli Bosda Madin di sejumlah madrasah diniyah (Madin) di Bondowoso, akhirnya ketua (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) memberikan tanggapan. Mereka menegaskan tak ada pengarahan kepada para penerima untuk membayar.
Ketua FKDT Kabupaten Bondowoso, Bahrullah menegaskan, tidak pernah mengarahkan atau mengkondisikan, para penerima Bosda Madin di Bondowoso, untuk menyetor uang tunai sejumlah Rp 350 ribu per lembaga. “Tak pernah ada pengkondisian SPJ itu seharga Rp 350 ribu,” katanya.
Dia menjelaskan, uang sejumlah Rp 350 ribu itu, untuk membayar jasa penggarap Proposal, SPJ dan Emis. Jika lembaga membuat sendiri, maka hal tersebut tidak perlu dibayar, tak ada potongan untuk jumlah Bosda Madin tersebut. “Setelah saya konfirmasi ke bawah, pembayaran Rp 350 ribu itu ada,” ucapnya.
Pembuatan tiga berkas administrasi tersebut, dianggap kewajiban yang harus dilakukan oleh para penerima. Jika tidak, maka lembaga tak bisa menerima Bosda Madin. “Tapi ini tidak ada pengkondisian, kamu harus kesini atau kesana. Tidak ada,” tegasnya.
Orang yang menggarap Proposal, Emis dan SPJ, menurut Bahrul tak harus berasal dari anggota FKDT. Lembaga bebas untuk menyewa jasa penggarap. Secara regulasi, hal itu dianggap diperbolehkan. Dengan catatan, tidak boleh dikondisikan. “Misal lembaga mau mengerjakan sendiri, tidak masalah,” katanya.
Dia juga menjelaskan, setiap pencairan Bosda Madin, selalu dilakukan pembinaan di setiap kecamatan. Agar para penerima, paham terkait IT dan membuat dan melengkapi semua persyaratan administrasi yang dibutuhkan, secara mandiri. “Kalau dibandingkan dengan kerjaannya, sebenarnya gak sebanding itu,” pungkasnya. (Nang)
