Awalnya, kita mengangguk. Tatkala melihat kerumunan berpeci dan bersarung—yang dengan gagah mengatasnamakan aliansi masyarakat dan ulama setempat—datang membawa alat berat untuk merobohkan sebuah minimarket di Pamekasan, ada rasa bangga yang menyelinap.
Pikir kita sederhana: ini cara yang ksatria untuk membela tetangga, menyelamatkan warung-warung kecil dari serbuan modal besar. Minimarket itu dipersoalkan karena dinilai tidak mendapat restu dari ulama setempat.
Tapi kebanggaan itu rapuh. Ia runtuh jauh lebih cepat daripada dinding yang diratakan buldoser.
Sebab ketika debu perlahan jatuh dan malam kembali sunyi, yang tertinggal hanyalah sisa-sisa rasa miris.
Kita kerap lupa cara bercermin. Siapa yang tak kenal Toko Madura? Warung-warung kelontong milik saudara-saudara kita yang saban hari setia menjaga pelita di sudut-sudut Jakarta, Bandung, hingga pelosok Nusantara, membuka pintu 24 jam demi mengais rezeki.
Bayangkan jika warga di tanah perantauan itu merasa terganggu oleh kesuksesan warung-warung tersebut, lalu mendatangkan traktor untuk meratakannya demi melindungi warung lokal mereka. Kita pasti akan menangis, berteriak murka, dan menyebutnya sebagai biadab yang merenggut kemanusiaan.
Lalu, di mana letak keadilannya ketika angin kebinasaan itu justru kita tiupkan di tanah kelahiran sendiri? Tanah tempat minimarket itu berdiri dibeli dari tetesan keringat yang jujur. Usahanya sah di mata hukum. Mengapa saudara kita berhak merantau dan mencari penghidupan dengan damai di negeri orang, tetapi diusir serta dihancurkan di tanah airnya sendiri hanya karena cara berniaganya sedikit berbeda?
Yang paling menyayat hati adalah terseretnya martabat ulama ke dalam kubangan debu ini. Sejak kapan izin bangunan harus tunduk pada deru buldoser? Minimarket itu tidak menjual barang haram. Dengan hak apa sekelompok orang yang berlindung di balik topeng aliansi moral ikut campur memadamkan dapur rezeki orang lain?
Para ulama mungkin tidak pernah memerintahkan api anarki untuk membakar. Namun, diamnya mereka—terlebih ketika nama besar dan jubah kesucian itu dicatut begitu saja untuk merestui sebuah kebrutalan—adalah sebuah sunyi yang melukai keadilan. Kiai semestinya menjadi embun penyejuk di padang yang gersang, bukan memilih membisu di atas reruntuhan harta sesama manusia.
Ketika simbol-simbol suci dibiarkan terbungkus debu premanisme, yang runtuh bukan sekadar dinding semen dan bata, melainkan cahaya wibawa agama itu sendiri di mata nurani umatnya.
Sebab kekalahan bersaing tidak pernah menjadi tiket untuk menghancurkan. Jika warung kita sepi, mestinya kita belajar menenun inovasi dan memperbaiki pelayanan—bukan mengambil jalan pintas yang keji: meratakan apa yang tak mampu disaingi. Jangan-jangan, selama ini kita terlalu malas berbenah, lalu memilih bersembunyi di balik dalil suci agar dosa kemalasan kita tersamarkan. Sikap semacam itu justru mengkhianati angin laut dan watak luhur orang Madura yang sejak dulu terkenal sebagai perantau tangguh, pekerja keras, dan menjunjung tinggi harga diri.
Maka, jangan heran jika kian hari kian banyak orang yang memalingkan wajah dari para pemuka agama. Bukan karena mereka membenci Tuhannya, melainkan karena mereka lelah melihat kesucian sering dijadikan selendang untuk membungkus kesewenang-wenangan—atau, lebih parah lagi, dipakai sebagai jubah terhormat untuk menutupi dengki yang kalah bersaing di pasar.
Di balik puing-puing yang berserakan itu, ada seorang ayah yang lelah menatap langit malam, ada anak-anak kecil yang menanti esok dengan cemas, dan ada seorang istri yang menunggu kepulangan suaminya dengan membawa sisa rezeki yang halal. Mematikan usaha orang lain dengan topeng kebajikan adalah bentuk penindasan yang paling telanjang.
Sudah saatnya kita kembali pada akal sehat. Berhenti menunggangi nama Tuhan, memperjualbelikan wibawa ulama, dan bersembunyi di balik aliansi untuk merobek periuk nasi sesama anak bangsa.
KH. A. Nawawi Maksum
( Pengasuh PP Nurut Taqwa, Bondowoso)
