Bondowoso, BULETIN.CO.ID – Beberapa kepala desa (kades) di Bondowoso, masa jabatannya akan berakhir pada akhir tahun ini, Jika Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tidak dilaksanakan tahun ini, maka secara otomatis desa akan dijabat oleh Pj selama dua tahun.
Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir mengatakan akan mendukung, jika Pemkab ingin melaksanakan Pilkades serentak. Walaupun sebenarnya, dalam APBD 2023 anggaran untuk kegiatan itu tidak ada. Karena jika mengacu pada aturan KPU yang ada, enam bulan sebelum pemilihan kepala daerah. Maka, tidak boleh ada Pilkades. “Agar masa kampanye itu tidak terganggu,” katanya.
Meski begitu, muncul surat edaran dari Kemendagri yang menyatakan bahwa daerah bisa melaksanakan Pilkades. Dengan catatan, sudah dilakukan pembahasan antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), terkait kondusifitas masyarakat, ketersediaan anggaran. Serta mendapat rekomendasi dari Pemprov Jatim. “Akhirnya setelah pimpinan (DPRD Bondowoso, red) konsultasi ke Kemendagri, mempersilahkan kepada daerah,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Dhafir yakin jika Pilkades serentak di 18 desa dilaksanakan tahun ini, kondisi masyarakat akan tetap kondusif. Karena konteks Pilkades dan Pemilu berbeda. Terlebih jika ditunda, maka Pilkades baru bisa dilaksanakan pada akhir 2025 mendatang. “Sementara desa itu kan diharapkan dipimpin oleh orang yang dipilih oleh rakyat,” ujarnya.
Dikonfirmasi terkait kemampuan anggaran, dia menegaskan dalam APBD 2023, Pemkab tidak mengajukan untuk anggaran Pilkades serentak. Meski begitu, hal tersebut menurutnya bukan masalah besar. Karena anggaran yang dibutuhkan terbilang tidak terlalu banyak. “Selama itu untuk kepentingan rakyat, saya pikir tidak masalah. Daripada dipimpin selama dua tahun oleh PJ,” ucapnya.
Hal ini dapat dilakukan, lanjutnya, dengan cara bupati berkirim surat ke DPRD. Pemberitahuan untuk menambah jumlah defisit daerah, untuk memenuhi kebutuhan anggaran Pilkades serentak. Anggaran yang dibutuhkan menurutnya kurang lebih hanya membutuhkan Rp 1 hingga 1,5 miliar saja. “Bukan hal yang sulit, kalau memang mau dilaksanakan,” pungkasnya. (Nang)
