Cianjur, BULETIN.CO.ID – Ada dugaan maraknya praktik pungutan liar (pungli) di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil ( Disdukcapil) Kabupaten Cianjur, sejumlah Aktifis yang tergabung dalam Unjuk rasa (unras ) gerudug Pendopo Pemerintah Daerah ( PEMKAB ) Cianjur . Selasa 05/07/2022.
Pelayanan adminduk di Kabupaten Cianjur terindikasi berbenturan dengan berbagai aturan yang ada misalkan praktik pencaloan di indikasikan melanggar PP No.40 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagai mana telah di ubah dengan UU No. 24 tahun 2013.
Salah satu koordinator lapangan ( korlap ) Eka , mengatakan pelayanan publik adalah upaya pemenuhan hak dasar sesuai dengan Undang – undang Dasar (UUD) 1945, seperti halnya dalam penyelenggaraan dan Cianjur sebagai daerah Otonomi sesuai dengan pasal 18 A Ayat 2, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan, terangnya saat di komfirmasi awak media usai unjuk rasa .
Menyayangkan soal pelayanan publik di Cianjur sangat lah buruk ! Peraktik pencaloan sudah menjadi rahasiah umum. Pemkab Cianjur dalam hal ini tutup mata dan telinga bahkan terkesan melindungi praktik pencaloan tersebut.
Pernyataan Bupati Cianjur H. Herman Suherman pada Jumat 27 mei 2022 sangat bertentangan dengan kindisi sebenar nya, beliau mengatakan tidak ada peraktik pencaloan adminduk di Disdukcapil Cianjur. ujar nya . terkesan tidak ingin di salahkan. (rustama )
