SITUBONDO, BULETIN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Situbondo semakin serius memerangi peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, khususnya rokok tanpa pita cukai dan produk yang menggunakan pita cukai palsu. Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) tim pemberantasan agar lebih profesional dan siap menghadapi tantangan di lapangan.
Komitmen tersebut ditandai dengan dibukanya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal oleh Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Kamis (5/11/2026). lalu
Kegiatan yang diinisiasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Situbondo tersebut berlangsung selama dua hari di Auditorium Wisma Rengganis, kawasan wisata Pasir Putih, Kecamatan Bungatan.
Meski pembukaan dilakukan secara daring melalui sambungan video oleh Bupati yang akrab disapa Mas Rio, antusiasme peserta tetap tinggi dalam mengikuti rangkaian pelatihan.
Program yang didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan dan meningkatkan efektivitas pemberantasan peredaran rokok ilegal. Pemanfaatan anggaran difokuskan pada peningkatan kemampuan personel, mulai dari pemahaman regulasi hingga keterampilan teknis pelaksanaan tugas di lapangan.
Bupati: Pemberantasan Rokok Ilegal Butuh Sinergi
Dalam arahannya, Mas Rio menegaskan bahwa pemberantasan barang kena cukai ilegal tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Diperlukan komitmen kuat dan koordinasi lintas sektor agar pengawasan maupun penindakan dapat berjalan maksimal.
Ia juga mengingatkan bahwa peredaran barang kena cukai ilegal memiliki dampak serius terhadap penerimaan negara. Selain berpotensi mengurangi pendapatan negara, praktik tersebut juga dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan pelaku industri yang telah mematuhi ketentuan hukum.
“Keberadaan barang kena cukai ilegal tidak hanya berpotensi merugikan penerimaan keuangan negara, tetapi juga memicu persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini jelas berdampak buruk pada keberlangsungan industri hasil tembakau yang taat hukum,” tegasnya.
Menurut Mas Rio, pelaku usaha yang menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan sesuai ketentuan harus mendapatkan perlindungan dari praktik perdagangan ilegal yang berpotensi merugikan keberlangsungan usahanya.
Karena itu, peningkatan kapasitas personel menjadi kebutuhan penting. Setiap anggota tim pemberantasan BKC dituntut memiliki pemahaman yang memadai mengenai regulasi cukai, mekanisme pengawasan, serta prosedur penindakan sesuai kewenangan masing-masing.
Ia berharap para peserta tidak sekadar mengikuti pelatihan sebagai kegiatan formalitas, melainkan benar-benar menyerap materi yang diberikan untuk diterapkan saat menjalankan tugas.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap kompetensi tim semakin meningkat, sehingga pengawasan dan pemberantasan BKC ilegal di Kabupaten Situbondo berjalan lebih efektif melalui koordinasi lintas sektor,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Bupati Situbondo menekankan pentingnya menyatukan langkah antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, kepolisian, serta instansi terkait lainnya.
Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem pengawasan yang terarah dan berkelanjutan. Selain operasi serta penindakan, pemerintah daerah juga mendorong edukasi kepada masyarakat agar semakin memahami pentingnya mematuhi ketentuan tata niaga cukai.
Hadirkan Narasumber dari DPRD hingga Aparat Penegak Hukum
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Situbondo, Sruwi Hartanto, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang masing-masing.
Narasumber yang dijadwalkan memberikan materi di antaranya Ketua Komisi I DPRD Situbondo Rudi Avianto, Kasubgar Kapten Muji Subur, Peltu Kartika Yuliawan dari Kodim 0823 Situbondo, Sekretaris Satpol PP Rosida, serta Kasubsi II Intelijen Kejaksaan Negeri Situbondo, Fachrizal.
Kegiatan tersebut juga melibatkan perwakilan Polres Situbondo dan Bea Cukai Jember sebagai mitra strategis dalam pengawasan serta pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Sruwi menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Bea Cukai Jember melalui pemanfaatan anggaran DBHCHT yang bersumber dari pemerintah pusat.
“Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama erat dengan Bea Cukai Jember menggunakan anggaran DBHCHT dari pemerintah pusat. Pelatihan ini sangat vital demi menyiapkan fisik dan pemahaman SDM Tim BKC saat bertugas di lapangan,” ungkap Sruwi.
Ia menambahkan, tantangan pemberantasan barang kena cukai ilegal di lapangan semakin kompleks. Oleh karena itu, personel tidak hanya dituntut memiliki keberanian dalam menjalankan tugas, tetapi juga harus memahami regulasi serta mampu membangun koordinasi yang solid dengan instansi terkait.
Melalui pelatihan selama dua hari tersebut, pihaknya berharap seluruh anggota Tim Pemberantasan BKC Ilegal semakin profesional, terampil, dan memiliki kesiapan dalam melaksanakan pengawasan maupun penindakan sesuai ketentuan hukum.
Dengan penguatan kapasitas SDM dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Situbondo optimistis upaya menekan peredaran barang kena cukai ilegal dapat berjalan lebih efektif.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga penerimaan negara, melindungi pelaku usaha yang taat aturan, serta menciptakan iklim perdagangan yang sehat di Kabupaten Situbondo.
