Pemerintahan

Disdukcapil dan TP PKK Gelar Bimtek Pelayanan Adminduk dan Capil Bagi Masyarakat

×

Disdukcapil dan TP PKK Gelar Bimtek Pelayanan Adminduk dan Capil Bagi Masyarakat

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Probolinggo, BULETIN.CO.ID – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan TP PKK Kabupaten Probolinggo menggelar bimbingan teknis (bimtek) peran serta PKK Kabupaten Probolinggo dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) dan pencatatan masyarakat sipil (capil) bagi , Selasa (20/6/2023).

Kegiatan yang digelar di ruang pertemuan PKK Kabupaten Probolinggo ini diikuti oleh pengurus TP PKK Kabupaten Probolinggo dan TP PKK Kecaman se-Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Hj Nunung Timbul Prihanjoko didampingi Kepala Disdukcapil Kabupaten Probolinggo Munaris.

Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Hj Nunung Timbul Prihanjoko mengatakan TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jalur demi terlaksananya program PKK.

“Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan, perlu melibatkan Tim Penggerak PKK untuk mendorong kesadaran masyarakat melaporkan kejadian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk,” katanya.

BACA JUGA :
Demi Tingkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Pemkab Situbondo Lakukan Hal Ini

Istri Wakil Bupati Probolinggo ini menyatakan bahwa masih cukup banyak masyarakat Kabupaten Probolinggo yang belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, KTP dan sebagainya sehingga berdampak kepada kesulitan mereka untuk memperoleh akses pelayanan publik yang mendasar seperti pelayanan kesehatan, bantuan sosial dan sekolah.

“Hal ini tentu berdampak pada pembangunan sumber daya manusia seperti masih tingginya angka stunting, masih rendahnya angka IPM (Indek Pembangunan Manusia) dan kemiskinan. Karena itulah perlunya kerjasama antara Tim Penggerak PKK dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan ini,” terangnya.

Ke depan Nunung berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK di semua tingkatan baik melalui penyuluhan, sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam membantu mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2011.

BACA JUGA :
Diskominfo Probolinggo Ikuti Festival Media Digital Pemerintah 2023

“Khususnya dalam menggerakkan keluarga untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami serta merawat dan memelihara dokumen kependudukan. Serta agar masyarakat selalu sadar akan pentingnya dokumen kepemilikan dan kerahasiaan kepemilikan dokumen kepemilikan,” tegasnya.

Sementara Kepala Disdukcapil Kabupaten Probolinggo Munaris mengungkapkan dalam melaksanakan tupoksi Disdukcapil yaitu menyelenggarakan kegiatan penyediaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada mayarakat perlunya dukungan semua pemangku kepentingan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan desa, termasuk ormas lainnya seperti Tim Penggerak PKK.

“Hal ini dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Probolinggo, kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar serta masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan,” ujarnya.

Menurut Munaris, peran PKK sangat penting dalam menggerakan masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dalam keluarganya seperti kelahiran, pindah, kematian dan sebagainya untuk dicatat dalam pelayanan administrasi kependudukan.

BACA JUGA :
Rangkaian Pembukaan Hadipro ke-664 di Probolinggo Diwarnai Peluncuran Lagu

“PKK mempunyai kepengurusan dalam berbagai kegiatan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa bahkan Dasawisma dan posyandu sehingga dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat mulai dari atas sampai ke tingkat RT, RW dan keluarga,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan tentang teknis pengajuan jenis-jenis dokumen kependudukan seperti KTP El, KIA, KK, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Pindah dan Datang sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Dengan bintek ini diharapkan peserta memahami pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan memahami teknis pengurusan dokumen kependudukan dan mensosialisasikan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan,” pungkasnya. (*)
Pewarta : Sudarsono.

**) Ikuti berita terbaru BULETIN di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.