Probolinggo, BULETIN.CO.ID – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi Tingkat kabupaten pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sanitasi dan air minum tahun 2024 di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (19/3/2024).
Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si didampingi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Probolinggo David P Duarsa ini diikuti oleh 125 orang terdiri dari OPD terkait (Dinas Sosial, Bapelitbangda, Inspektorat dan Kepala Dinas PMD) serta Camat dan Kepala Desa lokasi program di Kabupaten Probolinggo.
Plt Kepala DPKPP Kabupaten Probolinggo, Roby Siswanto menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama dalam membangun komitmen bersama dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH, sanitasi dan air bersih.
“Selain itu membangun sistem koordinasi dan komunikasi yang baik antar pelaksana program kegiatan baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa serta mengoptimalkan pemahaman bantuan stimulant untuk pembangunan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah/kurang mampu di Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya.
Roby berharap kegiatan ini dapat bermanfaat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH, sanitasi dan air bersih di Kabupaten Probolinggo. Disamping itu bisa lebih memahami, mengerti proses-proses pelaksanaan kegiatan RTLH, sanitasi dan air bersih.
“Kita bekerja untuk melayani masyarakat harus dengan tulus dan iklas, apalagi yang kita layani adalah masyarakat yang kurang mampu. Kita yakin pekerjaan /pelayanan kita tidak akan sia sia, pasti diperhitungkan sama Tuhan Yang Maha Esa dan pahalanya besar di akhirat nanti,” terangnya.
Sementara Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Probolinggo 2005-2025 dan RPD Kabupaten Probolinggo tahun 2024-2026, prioritas Pembangunan tahun 2024 diantaranya mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat layanan infrastruktur berkelanjutan, pengurangan kawasan permukiman kumuh, pemerataan akses terhadap sanitasi dan air bersih, memperkuat ketahanan ekonomi, peningkatan angka rata-rata lama sekolah, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan balita stunting, penguatan peran pengarusutamaan gender dalam pembangunan serta meningkatkan ketahanan daerah.
“Sebagaimana diketahui bersama bahwa tahun 2024 merupakan tahap pertama dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2024 – 2026. Berdasar hasil capaian kinerja pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2023 khususnya di dibidang program RTLH, sanitasi dan air minum, persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni mencapai 92,4%, persentase peningkatan rumah tangga yang menggunakan air minum layak mencapai 64,02% dan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak mencapai 63,51%,” katanya.
Menurut Pj Bupati Ugas, tentunya capaian kinerja tersebut walaupun sudah mencapai target yang diharapkan per tahunnya, ternyata masih jauh dari sempurna ke arah capaian mendekati 100%. Untuk percepatan dibutuhkan peran semua pihak antara lain pemerintah, swasta dan masyarakat sendiri.
“Dengan adanya program pelaksanaan RTLH, sanitasi dan air minum Kabupaten Probolinggo tahun 2024 ini diharapkan kebutuhan masyarakat terhadap Rumah Layak Huni (RLH), akses sanitasi dan akses air minum secara layak khususnya pada masyarakat miskin dan/atau masyarakat yang berpenghasilan rendah segera dapat terpenuhi,” terangnya.
Pj Bupati Ugas menerangkan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Probolinggo selain memfokuskan pembangunan untuk pemenuhan infrastruktur jalan, melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun ini juga akan dilakukan pembangunan/kegiatan antara lain pembangunan area Stadion Gelora Merdeka Kraksaan, pembangunan Pusat Oleh-oleh di Kraksaan, rehabilitasi Islamic Center, rehabilitasi GOR Sasana Krida, pembangunan Gedung Serba Guna di ex. Pasar Maron dan rehabilitasi/pemeliharaan Masjid Agung Ar-Raudlah Kraksaan. “Saya mengajak semuanya yang hadir disini agar dapat ikut serta menyukseskan program ini sesuai dengan peran masing-masing,” tegasnya.
Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo David P Duarsa mengungkapkan hingga saat ini jumlah penduduk miskin semakin meningkat dan perlu diselesaikan serta dicari jalan keluarnya. Di Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah membuat beberapa kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Program Pemerintah Kabupaten Probolinggo ini masih sangat dibutuhkan, mengingat masih banyak masyarakatnya yang berumah namun tak layak huni. Program ini berbentuk stimulan, harus ada keterlibatan dari masyarakat sekitar,” ujarnya.
Menurut Kajari, penggunaan teknologi dan bahan bangunan daerah setempat sesuai kearifan lokal daerah untuk menggunakan teknologi dan bahan bangunan dalam membangun kriteria rumah layak huni.
“Berdasarkan pemahaman tersebut, maka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya,” pungkasnya. (*)
Pewarta : Sudarsono.
