Medan, BULETIN.CO.ID – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan Entry Meeting Audit Kinerja terhadap kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (03/06/2025) dan dihadiri oleh Tim Auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan program strategis nasional PTSL yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Melalui pendekatan sistematis, menyeluruh, dan terstruktur, PTSL diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, mencegah konflik agraria, dan mempercepat legalisasi aset tanah.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Sri Pranoto, S.SiT., M.M., menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik pelaksanaan audit ini sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.
“Entry meeting ini penting sebagai fondasi awal untuk membangun komunikasi yang baik, menyamakan persepsi, serta menyusun kerangka kerja yang transparan dan objektif selama proses audit berlangsung,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Auditor dari Inspektorat Jenderal ATR/BPN menyampaikan bahwa audit kinerja ini akan difokuskan pada aspek efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan pelaksanaan program PTSL. Tim akan melakukan penilaian atas pencapaian target, pengelolaan sumber daya, hingga tata kelola administrasi dan keuangan pada masing-masing satuan kerja.
“Audit ini bukan semata-mata mencari kesalahan, tetapi justru menjadi sarana koreksi dan perbaikan untuk meningkatkan tata kelola yang baik (good governance),” jelasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh para Kepala Kantor Pertanahan dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara yang menjadi lokasi pelaksanaan PTSL tahun 2024. Mereka diberi arahan dan pemahaman tentang pentingnya keterbukaan serta dukungan data yang akurat dalam proses audit.
Sebagai informasi, program PTSL sendiri telah menjadi motor penggerak legalisasi tanah masyarakat yang selama ini belum memiliki dokumen resmi. Melalui PTSL, masyarakat dapat memperoleh sertifikat tanah secara gratis atau dengan biaya terjangkau sesuai ketentuan perundang-undangan.
Audit kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan internal untuk memastikan program berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta menghindari potensi penyimpangan.
Kegiatan Entry Meeting ini juga menjadi refleksi komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hasil dari audit ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan dan penguatan pelaksanaan program PTSL di masa mendatang, khususnya di wilayah Sumatera Utara. (Andi Hakim Nasution)
