Daerah

Jelang Akhir Jabatan, Sekda Probolinggo Disorot Lembaga Anti Korupsi

×

Jelang Akhir Jabatan, Sekda Probolinggo Disorot Lembaga Anti Korupsi

Sebarkan artikel ini

Probolinggo, LENSANUSANTARA.CO.ID – Menjelang berakhirnya masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, mendapatkan sorotan tajam berbagai pihak. Salah satunya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA).

Bupati LSM LIRA Kabupaten Probolinggo, Samsuddin mengatakan, jika masa jabatan Sekda diketahui berakhir pada Bulan Desember 2022 mendatang. Oleh karenanya, diminta kepada Pemkab setempat khususnya Wakil Bupati, Timbul Prihanjoko mengambil langkah tepat.

“Itu harapan kami selaku warga Kabupaten Probolinggo sekaligus pegiat antikorupsi, agar Sekda yang dipilih nantinya benar-benar pro terhadap korupsi dan sama sekali tidak diperiksa oleh KPK dalam kasus TPPU ataupun Gratifikasi,” kata Samsuddin, Kamis (6/10/2022).

BACA JUGA :
Wali Kota Probolinggo Pantau Pelaksanaan Pasar Murah

Sehingga, kata Samsuddin, Pemkab Probolinggo mengembalikan marwah dan mengambil kepercayaan masyarakat setelah adanya kasus OTT Bupati Probolinggo Nonaktif, Puput Tantriana Sari dan suaminya selaku mantan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin.

BACA JUGA :
Pastikan Situasi Aman dan Kondusif, Dandim 0826/Pamekasan Bersama Forkopimda Patroli Malam Tahun Baru 2024

“Karena semenjak adanya kasus OTT oleh KPK ini, kepercayaan masyarakat benar-benar sangat berkurang kepada pemerintah. Oleh karena itu kami harap Sekda pengganti yang terpilih ini tidak ada keterlibatan dalam kasus ini, hal ini juga demi kebaikan pemerintah sendiri,” tuturnya.

Oleh karena itu, sambung pria kelahiran Tiris ini, pihaknya medesak Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko yang sekaligus mendapat tugas Plt Bupati untuk memilih calon Sekda yang memiliki kompetensi, integritas, dan juga moralitas tinggi.

BACA JUGA :
Pj Bupati Probolinggo Resmikan Mushola Merdeka Di SGM Kraksaan

“Mendesak Wakil Bupati memilih Sekda yang memiliki moralitas tinggi dibuktikan dengan tidak pernah dipanggil KPK yang berkaitan dengan kasus OTT maupun Gratifikasi, pro terhadap pemberantasan korupsi, menjaga profesionalitas ASN, menjunjung netralitas yang tidak berafiliasi kepentingan politik praktis manapun,” ujarnya.(Yusuf)

**) Ikuti berita terbaru BULETIN di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.