Scroll untuk baca artikel
Nasional

Kementerian ATR/BPN Dukung Penuh Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemerataan Akses Pendidikan Melalui Sekolah Rakyat

×

Kementerian ATR/BPN Dukung Penuh Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemerataan Akses Pendidikan Melalui Sekolah Rakyat

Sebarkan artikel ini
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam menekan angka putus sekolah.

Jakarta, BULETIN.CO.ID – Dalam rangka mewujudkan komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memperluas dan memeratakan akses pendidikan di seluruh pelosok negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam menekan angka putus sekolah.

Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah bertujuan memberikan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas kepada masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau terdampak bencana. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian ATR/BPN berperan aktif melalui pemetaan dan pendataan tanah yang berpotensi untuk dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah di Indonesia.

BACA JUGA :
Sinergi DJKN dan BPN Sumut: Percepat Pensertipikatan Barang Milik Negara Demi Tertib Aset Nasional

“Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan. Kami di Kementerian ATR/BPN mendukung penuh arahan tersebut dengan menjalankan tugas kami dalam bidang pertanahan secara cepat, tepat, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam pernyataan resminya, Senin (14/07/2025).

Dukungan Kementerian ATR/BPN tidak hanya terbatas pada penyediaan lahan, tetapi juga mencakup fasilitasi legalisasi aset tanah untuk Sekolah Rakyat, percepatan proses sertifikasi, serta penyusunan peta tematik berbasis partisipatif yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

BACA JUGA :
BPN Kota Padangsidimpuan Serahkan Sertipikat Perdana PTSL 2025 di Kelurahan Bincar

Hingga pertengahan tahun 2025, sejumlah daerah telah menyampaikan permohonan penetapan dan pemanfaatan lahan untuk pendirian Sekolah Rakyat. Tim terpadu dari Kementerian ATR/BPN saat ini sedang melakukan verifikasi teknis dan yuridis terhadap lokasi-lokasi tersebut agar pelaksanaan pembangunan dapat segera dimulai.

Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berharap tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang terpaksa menghentikan pendidikan karena keterbatasan ekonomi atau geografis. Pendidikan harus menjadi jembatan bagi masa depan yang lebih baik dan lebih adil bagi seluruh anak bangsa.

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), semangat kemerdekaan bangsa menjadi semakin nyata. Generasi penerus bangsa akan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung mereka untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi bagi tanah air.

BACA JUGA :
Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing

Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat demi keberhasilan program ini. Sebab, pendidikan yang merata dan berkualitas adalah pondasi utama bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045. (Andi Hakim Nasution)

**) IIkuti berita terbaru BULETIN.CO.ID di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.