Lampung, BULETIN.CO.ID – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) kembali melanjutkan safari nasional pembentukan Pokja Newsroom Jaga Desa dengan mengukuhkan kepengurusan tingkat Provinsi Lampung serta kabupaten/kota se-Lampung di Yunna Hotel, Kamis (16/7/2026). Sebelumnya, program serupa telah dilaksanakan di Provinsi Bali.
Pembentukan Pokja Newsroom Jaga Desa merupakan bentuk dukungan SMSI terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang diinisiasi Kejaksaan Agung RI.
Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, secara langsung mengukuhkan pengurus Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat Provinsi Lampung. Sementara pengurus tingkat kabupaten/kota dilantik oleh Ketua SMSI Provinsi Lampung, Donny Irawan.
Firdaus menjelaskan, Pokja Newsroom Jaga Desa dibangun melalui sistem jejaring yang terintegrasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dan kecamatan. Melalui jaringan tersebut, berbagai persoalan yang muncul di desa diharapkan dapat dideteksi lebih dini sehingga dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
”Setiap persoalan yang muncul di desa akan terhubung melalui sistem Newsroom hingga ke tingkat pusat. Tujuannya agar setiap permasalahan dapat segera dicarikan solusi dan tidak berujung pada proses hukum,” ujarnya.
Menurut Firdaus, keberadaan Pokja Newsroom Jaga Desa juga menjadi bagian dari upaya preventif dalam mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa maupun aset desa. Program ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan melalui edukasi, pendampingan, serta penyebaran informasi yang objektif.
”Yang ingin dibangun adalah budaya pencegahan. Tata kelola desa yang baik akan mendorong pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan terhindar dari praktik penyimpangan,” katanya.
Ketua SMSI Provinsi Lampung, Donny Irawan, berharap pengurus yang baru dikukuhkan mampu menjadi penghubung antara media, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum dalam mendukung pembangunan desa.
Menurutnya, Pokja Newsroom Jaga Desa tidak dibentuk untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi wadah kolaborasi dalam meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat literasi publik, serta mengawal pembangunan desa melalui pemberitaan yang profesional dan berimbang.
”Kami ingin Pokja Newsroom Jaga Desa menjadi mitra strategis yang menghadirkan informasi yang objektif, edukatif, sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat desa,” ujar Donny.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyambut baik pembentukan Pokja Newsroom Jaga Desa.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, media, dan Kejaksaan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan desa, terutama sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Lampung yang menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini terus mendorong penguatan sektor pertanian melalui berbagai program, mulai dari pengembangan pupuk organik cair, hilirisasi komoditas unggulan, penyediaan sarana pascapanen, hingga pemanfaatan teknologi modern dalam budidaya pertanian.
”Dengan tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik dan ekonomi desa yang terus diperkuat, kami optimistis kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Karena itu, kehadiran Pokja Newsroom Jaga Desa menjadi bagian penting dari pengawasan yang bersifat partisipatif,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pengurus SMSI Pusat, pengurus SMSI Provinsi Lampung, perwakilan Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, serta pengurus Pokja Newsroom Jaga Desa dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Melalui Program Jaksa Garda Desa, Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai mitra pendamping pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa. Pendekatan preventif ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan dan aset desa yang lebih transparan, profesional, dan berintegritas, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat(Nang)
