Scroll untuk baca artikel
Pemerintahan

Komisi I DPRD Trenggalek Minta DPMPTSP Tegas Sikapi Tambang Galian C

×

Komisi I DPRD Trenggalek Minta DPMPTSP Tegas Sikapi Tambang Galian C

Sebarkan artikel ini

Trenggalek, BULETIN.CO.ID – Komisi 1 DPRD Trenggalek dalam menyongsong APBD Perubahan tahun 2023 gelar rapat bersama, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa (DPMD), Dukcapil, Kominfo, Kesbangpol dan Inspektorat. Rabu 9/8/23 di gedung Pertemuan DPRD Trenggalek.

Adapun agenda rapat tersebut terkait, pembahasan Kebijakan Umum Penggunaan Anggaran (KUPA) untuk menyongsong APBD Perubahan Tahun 2023. Hancurnya infrastruktur utamanya jalan nasional dan kabupaten yang disinyalir dari dampak kendaraan pengangkut hasil tambang galian C di Trenggalek membuat komisi 1 DPRD Trenggalek bidang perizinan Geram dalam rapat tersebut.

Pasalnya dari pantauan komisi 1 DPRD Trenggalek diduga banyak Tambang galian C yang izinnya sudah mati bahkan tak memiliki izin beroperasi tetap berproduksi. Ditambah yang secara mekanisme izinnya manual terbukti di lapangan menggunakan alat berat dalam operasionalnya.

BACA JUGA :
Polres Trenggalek Resmikan Bantuan Sumur Bor ke Sejumlah Warga Desa Dermosari

Guswanto Komisi 1 DPRD Trenggalek, minta dengan tegas terhadap Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) untuk segera menertibkan.

“Jika terus dibiarkan siapa yang bertanggung jawab atas hancurnya jalan-jalan yang ada,” tegas Guswanto.

Lebih lanjut Guswanto mengatakan, jika OPD berandai-andai menangani soal tambang-tambang galian C yang ilegal maka rakyatlah yang dirugikan.

“Bagaimana tidak, mereka mengeruk keuntungan dari bumi trenggalek, sedang di satu sisi tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai pengusaha soal pajak, ya kehancuran yang akan terjadi,” kata Guswanto.

BACA JUGA :
Bupati Nina Agustina Salurkan BLT dan Bantuan Rehab Rumah Gakin dari BAZNAS Kabupaten Indramayu

Selain dari tambang galian C DPMPTSP juga ada PR yang harus segera terselesaikan soal perizinan tower yang sampai saat ini belum beres.

Sedangkan menurut Guswanto untuk OPD yang lain tidak begitu ada yang dipermasalahkan terkait penggunaan anggaran di tahun 2023.

“Untuk Dinas PMD menyangkut soal alat Siskeudes secara online rencananya bulan 11/8 mulai dioperasionalkan perdana di seluruh desa-desa,” ungkapnya.

Guswanto menambahkan terkait soal pembinaan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dari Kesbangpol ada anggaran hibah untuk sosialisasi. Hal itu untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh perguruan yang ada di Trenggalek, demi menjaga terciptanya situasi yang aman dan nyaman agar tidak muncul isu-isu yang tidak sesuai khittah kita.

BACA JUGA :
Bupati Bondowoso Serahkan 284 SK PNS Formasi 2019

“Sedang dari Kominfo komisi 1 minta terhadap pemberitaan media baik Nasional maupun Lokal yang bekerjasama untuk benar-benar selektif dalam verifikasi resmi dan tidaknya media tersebut,” tutup Guswanto. (Junet).

**) IIkuti berita terbaru BULETIN.CO.ID di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.