Blitar, BULETIN.CO.ID – Sebagai bagian dari komitmen meningkatkan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah, Komisi II DPRD Kabupaten Blitar melakukan kunjungan kerja ke dua instansi strategis: Dinas Peternakan dan Perikanan serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pada Selasa (14/10/2025).
Kegiatan ini tidak sekadar meninjau serapan anggaran, namun juga menjadi langkah evaluatif DPRD dalam memastikan program-program prioritas pemerintah daerah benar-benar berjalan sesuai sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Lutfi Aziz, S.T., menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif agar pelaksanaan APBD 2025 dapat berlangsung transparan dan berorientasi pada hasil.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pengawasan yang kami lakukan bukan hanya administratif, tetapi juga substantif,” ujar Lutfi Aziz di sela-sela kegiatan.
Dalam kunjungan ke Dinas Peternakan dan Perikanan, Komisi II menyoroti upaya peningkatan produktivitas peternak dan nelayan, termasuk pemanfaatan program pemberdayaan yang tepat guna. Sementara di Bapenda, pembahasan difokuskan pada strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara berkelanjutan tanpa menambah beban masyarakat.
Selain menilai serapan anggaran, Komisi II juga mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan serta kendala teknis yang dihadapi OPD. Lutfi menekankan bahwa keseimbangan antara capaian fisik dan kinerja keuangan sangat penting agar pembangunan daerah tidak hanya tampak di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.
“Kami berharap dari hasil evaluasi ini muncul langkah-langkah nyata untuk memperkuat tata kelola anggaran, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan ekonomi daerah,” imbuhnya.
Komisi II berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan DPRD agar penggunaan anggaran publik lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Hasil kunjungan tersebut nantinya akan menjadi bahan rekomendasi bagi peningkatan kinerja birokrasi di sektor peternakan, perikanan, serta pendapatan daerah.
“Intinya, pengawasan ini kami lakukan untuk memastikan pemerintah daerah tetap berada di jalur yang benar, berpihak pada kepentingan publik, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Imam).
