Tapanuli Selatan, BULETIN.CO.ID – Sikap dan tingkah laku yang tidak elok dipertontonkan oleh pejabat publik terkait transparansi informasi publik.Pejabat publik yang dimaksud adalah Kepala Dinas ( Kadis ) Pariwisata Tapanuli Selatan, Saftar Harahap.Selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) di kantornya, dia dinilai alergi dan kesannya tertutup terhadap wartawan yang hendak menggali informasi terkait penggunaan biaya kegiatan TA 2022 silam.
Hal ini terungkap, setelah Kabiro Tabagsel media Sorotnews.co.id, Mohammad Suryadi, berkunjung untuk diskusi terkait hal tersebut ke Sekretariat DPD GKPK NAS Psp-Tapsel, di Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu 29/04/2023.
Dia mengungkap, bahwa Kadis Pariwisata Tapsel dinilai kerap menghindar serta mengarahkan konfirmasi baik tertulis maupun lewat saluran lain kepada bawahannya untuk menjawab terkait penggunaan biaya kegiatan TA 2022 yang dipertanyakannya.
“Hal ini menjadi riskan, menurut ketentuan di setiap OPD, Kadis adalah sebagai KPA di kantornya.Oleh karena itu, Kadis tentu mengetahui penggunaan biaya itu kemana dan dimana peruntukkannya secara detail, ” jelas Suryadi.
Pihaknya memberi tahu, bahwa surat konfirmasi dilayangkannya pada, Rabu 15 Maret 2023 yang lalu, perihal penggunaan biaya kegiatan TA 2022 tentang Belanja Modal Tugu Titik Kontrol Tanda Batas dengan jumlah anggaran Rp.726.000.000, bersumber dari APBD Tahun 2022.
“Surat telah diterima dinas, namun surat konfirmasi tidak berbalas, sehingga saya lanjutkan konfirmasi follow up terkait hal itu via seluler melalui pesan whatsApp.Jawaban dari Kadis Pariwisata Tapsel, menunjukkan kesan sentimen serta diduga menutupi informasi atas pertanyaan itu, ” ungkapnya.
Sementara itu, menurut Mohammad Suryadi, hanya pesan singkat dari Kadis Pariwisata Tapsel, Saftar Harahap yang dapat ditanggap.Melalui saluran pesan whatsapp, Saftar menerangkan, hal itu sudah ada domain bidang yang menangani dan untuk memperoleh jawaban yang tepat, diarahkannya ke PPTK Budikrianto untuk diskusi terkait hal itu.
“Benar, kegiatan pembangunan tugu 8 di Desa Wisata pelaksanaan kegiatan TA 2022 dan untuk saya tidak salah jawab, silahkan tanyakan saja pada Budikrianto sebagai PPTK nya, ” jawab Saftar singkat melalui pesan whatsapp kepada Kabiro Tabagsel media Sorotnews.co.id.
Guna untuk tindaklanjuti hal itu, Kabiro Tabagsel media Sorotnews.co.id, Mohammad Suryadi kembali konfirmasi kepada Budikrianto sebagai PPTK. Namun sangat disayangkan, hingga berita ini diterbitkan, PPTK yang dimaksud Kadis Pariwisata tidak dapat dijumpai dan tidak bisa dihubungi via telepon seluler.
Mewakili Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Komunitas Pemberantasan Korupsi Nasional ( LSM DPD GKPK-NAS ) Psp-Tapsel, Andi Hakim Nasution, salah seorang aktivisnya sangat menyayangkan sikap dari Kadis Pariwisata itu.Menurutnya, segala kegiatan yang berasal dari uang rakyat tidak ada yang bersifat rahasia dan boleh diinformasikan serta dikonsumsi publik .
“Seharusnya seorang Kadis sebagai KPA di OPD lebih transparan kepada publik tentang kegiatan yang mengucurkan pembiayaan.Janganlah semena-mena mengangkangi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), karena anggaran APBD itu adalah uang negara yang berasal dari rakyat dan bukan uang dari kantong pribadi.Seharusnya Saftar Harahap, bisa menjelaskan kegiatan di dinas itu secara terperinci, bukan malah tertutup, apalagi kesannya “mengoper bola” kepada bawahannya.Kadis Saftar Harahap sebenarnya mampu menjawab seputar pembuatan tugu 8 di desa wisata, namun mungkin saja dia lagi alergi terhadap rekan media, ” terang Andi Kepada wartawan.
Menurut Andi Hakim Nasution, Kadis Pariwisata Tapsel, berkesan membuat rumit keadaan yang semestinya kondusif.Dia juga berharap kepada Bupati Tapanuli Selatan agar mengevaluasi kinerja Kadis Pariwisata, Saftar Harahap yang dinilai cederai makna sinergi empat pilar demokrasi.
“Kadis seperti itu wajar dicurigai dan perlu dievaluasi kinerjanya, saya sebagai bagian dari masyarakat meminta kepada Bapak Bupati Dolly Parlindungan Pasaribu, agar mengoreksi kinerjanya.Jika mengalami disfungsi, diganti saja dengan Kadis yang lebih berdedikasi dan berkompeten.Apabila ada dugaan penyalahgunaan dan penyimpangan didalamnya, tentunya kami meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH), memeriksa dan memproses dugaan itu, ” tandas Andi akhiri kalimatnya. ( AHN)
