Nasional

Pemerintah Diminta Segera Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok Sebelum Naikkan Tarif Listrik Hingga LPG

×

Pemerintah Diminta Segera Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok Sebelum Naikkan Tarif Listrik Hingga LPG

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum menerapkan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bartalite, Solar, LPG dan Listrik. Hal ini karena harga minyak mentah dan gas alam di seluruh dunia telah melambung tinggi.

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Tropos Rahdiansyah mengatakan bahwa dalam masyarakat saat ini terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Masyarakat berharap harga kebutuhan pokok akan terjangkau setelah pandemi mereda.

Padahal, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan kelas menengah.

kata Tropos dalam keterangan yang diterima, Selasa (17/5). 2022).

Menurutnya, segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memperhatikan iklim spiritual masyarakat dan kondisi riil yang dihadapinya.

BACA JUGA :
Update Kemenkes: Dugaan Hepatitis Akut Di Indonesia Jadi 14 Kasus, Sebarannya Ada Di 6 Provinsi

Pemerintah tidak boleh menghadapi tentangan langsung dari masyarakat.

Menurut Tropos, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan kenaikan harga minyak tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Pertama, pemerintah harus mampu menginformasikan kepada publik mengenai kebijakan kenaikan harga minyak, mulai dari kebijakan dasar, kondisi nasional dan global hingga dampak dan prospeknya.

”Pemerintah harus meningkatkan komunikasi publik. Jadi pendidikan diberikan kepada masyarakat,” katanya.

Kedua, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak dengan membangun jaring pengaman sosial yang kuat.

Jaring pengaman sosial berupa paket stimulus atau bantuan untuk mendorong masyarakat agar lebih produktif. Hal ini terutama ditujukan untuk sektor mikro, kecil, menengah dan padat karya.

BACA JUGA :
Legislator Nasdem: Silakan Demo Tapi Jangan Bawa Isu Makzulkan Jokowi

“Pemerintah harus menyiapkan semua jaring pengaman sosial,” katanya.

Jaring pengaman sosial juga harus diarahkan untuk menjadi produktif bagi masyarakat di perkotaan dan pedesaan.

“Jadi masyarakat saat ini hanya ekonomi kerakyatan, ekonomi dari bawah ke atas,” ujarnya.

Namun, Truverse belum sepakat apakah pemerintah akan memberikan bantuan tunai langsung (BLT) akibat kebijakan kenaikan harga minyak.

“Tapi jangan BLT. BLT bukan mood lagi. Karena kemarin wabah. Sekarang orang bisa bergerak. Jadi kebijakan yang paling tepat adalah memotivasi masyarakat untuk mencari bantuan. Misalnya untuk kebutuhan pupuk dan pertanian, ” dia berkata.

Tropos menyarankan pemerintah untuk mencapai efisiensi dengan menilai pengeluaran nasional skala besar, seperti tenaga kerja dan biaya pembangunan.

BACA JUGA :
Berapa Gaji PPPK?... Terendah Rp. 1,7 Juta Dan Tertinggi Rp 6,7 Juta, Ini Daftar Tunjangannya

Infrastruktur dapat dibiayai melalui skema yang melibatkan pihak ketiga agar tidak membebani sumber keuangan negara.

Dikatakannya, “Pemerintah sedang meningkatkan efisiensi. Misalnya, dalam kasus ASN dengan anggaran besar, yang terkait pembangunan dievaluasi terlebih dahulu.”

Dia menyarankan pemerintah tidak menaikkan harga BBM secara langsung, tetapi membenahi biaya pokok hidup terlebih dahulu.

Dia menyimpulkan dengan mengatakan, “Saya pikir harga harus stabil terlebih dahulu. Jadi masyarakat siap secara mental untuk menghadapi dinamika situasi genting ini.”

**) IIkuti berita terbaru BULETIN.CO.ID di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.