PWI Bondowoso Bersama Bawaslu Gelar Baksos dan Penghijauan

Bondowoso, BULETIN.CO.ID – Rangkaian kegiatan Dalam rangka HUT PWI dan Hari Pers Nasional (HPN 2023), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bondowoso, menggelar bakti sosial.

Selain Baksos, PWI Bondowoso bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga melakukan edukasi kepemiluan.

Bakti sosial dan edukasi Pemilu tersebut berlangsung di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari, Senin (20/3/2023).

Ketua PWI Bondowoso, Haryono mengatakan, PWI memang rutin menggelar Baksos dalam rangka HPN dan HUT PWI setiap tahun.

“Biasanya memang digelar menjelang Ramadhan, sekaligus untuk menyambut bulan suci puasa,” kata dia.

Baca Juga:  Kapolres ajak masyarakat untuk menjaga Kantibmas melalui program Juling (Jumat keliling)

Menurutnya, baksos kali ini diperuntukan bagi janda tua dan lansia, dengan total puluhan paket sembako.

“Kami usahakan merata di setiap titik. Tahun sebelumnya di daerah barat, daerah utara dan kini daerah timur,” kata dia.

Menurutnya, PWI merupakan organisasi profesi kewartawanan yang di dalam banyak jurnalis dari berbagai media.

Mereka tidak hanya punya kewajiban sebagai kontrol sosial melalui tulisan. Tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial.

“Wartawan juga harus memiliki kepekaan, dan juga bertindak secara langsung membantu warga yang membutuhkan,” kata dia.

Baca Juga:  Warga Tapen Bondowoso Keluhkan Pelayanan dan Tarif PDAM

Di momen menjelang Pemilu 2024 kali ini, pihaknya juga sekaligus mengandeng Bawaslu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Jadi kami tidak hanya mengedukasi melalui tulisan. Tapi melibatkan langsung pihak berwenang,” paparnya.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Ahmad Bashori mengapresiasi upaya PWI ikut membantu mengedukasi masyarakat.

Di depan para warga, Ketua Bawaslu mengingatkan agar diri mereka memastikan telah masuk daftar pemilih.

“Karena ibu-ibu nanti yang akan memilih wakilnya di Pemilu 2024,” kata dia.

Baca Juga:  Balap Merpati di Botolinggo Dibubarkan Polisi, Satu Orang Diamankan

Ahmad Bashori berharap, jika tidak masuk daftar pemilih segera melapor. “Nanti DPT itu akan ditempel di tempat umum,” imbuh dia.

Dia juga mengimbau warga yang hadir agar tidak terjebak dan tidak menerima politik uang. “Jadi tidak boleh menerima sogok untuk memilih calon tertentu,” jelas dia.

Bahkan kata dia, alat kampanye seperti pun dibatasi nilainya. “Belum ada aturan terbaru, tapi jika aturan lama maksimal nilainya 60 ribu,” paparnya.(Nang)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com