Blitar, BULETIN.CO.ID – DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat kerja bersama pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) serta Badan Musyawarah (Bamus) di Ruang Komisi III, Senin (8/9/2025). Agenda tersebut diarahkan untuk menyusun rencana kerja tahun 2026 sekaligus merumuskan langkah strategis agar program DPRD sejalan dengan prioritas pemerintah daerah.
Rapat berlangsung dalam suasana serius namun terbuka. Pimpinan AKD menyampaikan berbagai catatan, khususnya terkait perlunya memperhatikan isu-isu yang langsung menyentuh kepentingan publik. Mulai dari penguatan pelayanan dasar, perbaikan infrastruktur desa, hingga upaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global yang masih belum pasti.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menilai penyelarasan program dengan Pemkab mutlak diperlukan agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“DPRD harus menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Setiap keputusan yang kita ambil harus saling melengkapi, bukan malah menimbulkan tumpang tindih,” jelasnya.
Ia menambahkan, fungsi legislatif yang dijalankan DPRD tidak sekadar terbatas pada pembentukan peraturan daerah. Lebih dari itu, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pengelolaan anggaran harus diperkuat.
“Kalau semua fungsi ini seimbang, hasilnya akan lebih efektif dan langsung dirasakan masyarakat,” tegas Supriadi.
Dalam rapat tersebut, juga muncul wacana agar DPRD lebih proaktif melibatkan masyarakat sipil dalam proses perencanaan. Dengan demikian, aspirasi warga tidak hanya hadir saat reses, tetapi juga menjadi bagian integral dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
Sejumlah usulan lainnya menekankan pentingnya DPRD menaruh perhatian pada isu lingkungan dan tata kelola ruang. Mengingat, pembangunan infrastruktur yang masif sering kali berbenturan dengan keberlanjutan lingkungan.
Rapat kerja ditutup dengan pernyataan komitmen dari seluruh pimpinan dewan untuk meningkatkan kualitas kerja melalui sinergi dan kolaborasi.
“Tantangan ke depan tidak sederhana, tapi kita percaya dengan keterlibatan semua unsur, DPRD mampu mengambil peran lebih besar dalam mendorong pembangunan Kabupaten Blitar,” kata Supriadi.
Dengan hasil rapat ini, DPRD Kabupaten Blitar berharap dapat menghadirkan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap dinamika daerah, tetapi juga berorientasi pada kepentingan jangka panjang masyarakat. (Imam).
