Scroll untuk baca artikel
Berita

Ratusan Santri di Kabupaten Rembang Geruduk Kantor DPRD, Protes dan Serukan Boikot Trans7

×

Ratusan Santri di Kabupaten Rembang Geruduk Kantor DPRD, Protes dan Serukan Boikot Trans7

Sebarkan artikel ini
Rembang

‎Rembang, BULETIN.CO.ID – Ratusan santri di Rembang melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD setempat pada Jumat siang (17/10/2025). Mereka datang sekitar pukul 14.00 WIB dengan satu mobil komando.

‎Ratusan santri itu datang dari berbagai alumnus, mulai alumni santri Lirboyo ataupun dari pesantren lain yang ada di seluruh Kabupaten Rembang.

‎Ratusan santri tersebut meluapkan keresahannya terhadap tayangan “Xpose Uncensored” Trans7 yang dinilai melecehkan pesantren dan kiai. Bahkan, keresahan itu sampai meluas hingga daerah dan Kabupaten Rembang.

‎Dalam aksi tersebut, terlihat spanduk bertuliskan untuk mencabut izin Trans Crop dan Boikot Trans7 bertebaran dibawa massa aksi. “Cabut Izin Trans Corps “BOIKOT TRANS7.”

‎Beberapa massa aksi pun meneriakkan agar Trans 7 untuk segera ditutup. Sekedar diketahui Trans7 dalam program “Xpose Uncensored” menayangkan cuplikan video yang dinilai melecehkan pondok pesantren dan kiai, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

‎Aliansi Santri Rembang Bersatu, H Sakur saat audiensi di Gedung DPRD menjelaskan, permintaan massa aksi kali ini adalah meminta izin Trans7 untuk dicabut. Terlebih, pihak Trans7 telah menayangkan video itu.

‎“Karena kami nilai media tersebut sudah menjadi corong kebencian penyebar fitnah, khususnya terhadap kalangan pesantren itu yang pertama,” kata H Sakur.

‎Bahkan, H Sakur mendesak agar pihak manajemen Trans7 yang terlibat pembuatan video untuk ditangkap dan diadili. Karena ia menilai ada hal yang tak pantas dalam video yang diunggah.

‎“Ini tidak perlu berbelit-belit secara hukum, pakai undang-undang ITE atau yang lain juga bisa. Artinya pihak yang berwenang kepolisian untuk usut tuntas dan menangkap sesegera mungkin,” ungkap H Sakur

‎Pada tuntutannya, H Sakur meminta kepada pihak berwenang untuk membekukan production house (PH) yang menjadi pihak ketiga Trans7 dalam penayangan video itu. Dan sebagai pembanding, ia meminta Trans7 untuk membuat program mendidik.

‎Dengan menayangkan kehidupan Pondok Pesantren yang sebenarnya. Hal ini disebut sangat penting dilakukan untuk mengembalikan citra kiai, santri dan pesantren pasca video itu.

‎“Ini harus segera mungkin buat tayangan programatik untuk mengembalikan citra atau marwah kiai, santri, dan pesantren,” tambahnya.

‎Terakhir, H Sakur meminta pemerintah menjadikan kasus ini sebagai bahan refleksi. Terutama untuk merumuskan lagi kebijakan yang mengutamakan tayangan berdasarkan etika jurnalisme.

‎“Sehingga kedepan tidak terjadi lagi kebablasan pemberitaan atau program-program yang memecah belah bangsa,” tutupnya.

**) IIkuti berita terbaru BULETIN.CO.ID di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.
BACA JUGA :
Sikapi Pelanggaran Rekrutmen PPPK, Bupati Rembang Harus Ada Keberanian