Bondowoso, BULETIN.CO.ID – Kabupaten Bondowoso secara keseluruhan memiliki ruas jalan sepanjang 1395 kilometer, dari jumlah tersebut masih ada ratusan kilometer jalan yang belum tersentuh proyek pengaspalan, namun jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah jalan yang sudah beraspal yakni 1065 kilometer.
Jalan merupakan salah satu fasilitas umum yang sangat berpengaruh, terhadap aktivitas yang dilakukan masyarakat. Termasuk berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi. Untuk mewujudkan hal ini, Komisi III DPRD Bondowoso menggelar rapat kerja (Raker) bersama Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK). Tidak hanya itu, mereka juga memantau sejumlah jalan dan bendungan yang sudah diperbaiki, selasa (17/01/2022).
Ketua Komisi III DPRD Bondowoso Sutriyono menyampaikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diturunkan ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), target pembangunan hanya mencapai 67,7 persen. Dari jumlah target perbaikan jalan di 2022 yakni sepanjang 42,14 kilometer.
Karena keterbatasan ruang fiskal, serta refocusing anggaran akibat Pandemi Covid-19, dari target di atas hanya terealisasi pembangunan jalan sepanjang 28,56 kilometer. Baik yang berasal dari APBD awal, DAK maupun P-APBD. Artinya masih ada sekitar 32 persen target yang belum direalisasikan di 2022, atau sepanjang 13,57 kilometer. “Kondisi ruang fiskal kami masih belum bisa bergerak leluasa,” katanya.
Meski dengan capaian tersebut, Sutri juga menuturkan ada beberapa evaluasi yang harus dibenahi. Diantaranya, perencanaan yang dilakukan dengan waktu yang cukup mepet. Baik karena terkendala SIPD dan lain sebagainya. Sehingga ada rekanan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. Padahal sebelumnya, menurutnya sudah dilakukan penghitungan waktu pengerjaan. “Ke depan perencanaan itu, harus dihitung lebih matang lagi,” tegasnya.
Selain itu, dia menyebut pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban dari pemerintah pusat. Bahkan dalam undang-undang disebut, bahwa 25 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selain digunakan untuk kesehatan dan pendidikan. Juga harus digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur. “Namun kami pahami bersama, kondisinya masih seperti ini,” imbuhnya.
Lebih lanjut, dia juga menuturkan faktor utama tidak tercapainya target pembangunan jalan, adalah kondisi keuangan daerah yang masih dinilai minim. Namun, pada tahun ini anggaran pembangunan infrastruktur, menurutnya, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. “Harapannya niat yang ada di RPJMD itu, sampai akhirnya masa jabatan pemerintahan saat ini, bisa tuntas atau tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas BSBK Bondowoso, Munandar mengatakan pembangunan infrastruktur pada tahun ini akan kembali dibangun. Namun, yang diutamakan adalah jalan atau infrastruktur yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. “Semua ruas jalan, khususnya yang viral di media sosial,” pungkasnya. (Nang)
