Tiga Strategi Disiapkan, Pemkab Bondowoso Serius Atasi Kemiskinan

Bondowoso, BULETIN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mengintensifkan berbagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih berada di kisaran 12,2 persen. Meski menunjukkan tren penurunan dibanding tahun sebelumnya, persoalan tersebut tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah.
‎Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menyampaikan bahwa capaian penurunan pada 2025 belum sepenuhnya signifikan dan masih menunggu data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
‎
‎“Memang ada penurunan dibanding 2024, namun angkanya masih cukup tinggi. Kita juga masih menunggu rilis resmi BPS,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
‎
‎Untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran, pemerintah saat ini memprioritaskan validasi Data Tunggal Capaian (DTC). Data tersebut merupakan hasil integrasi dari DTKS, Regsosek, dan P3KE yang menjadi acuan utama dalam program pengentasan kemiskinan.
‎
‎Fathur menegaskan, proses validasi dilakukan secara menyeluruh melalui pengecekan lapangan guna memastikan keakuratan data. “Ground checking terus dilakukan agar data yang digunakan benar-benar valid dan tidak keliru,” katanya.
‎
‎Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan. Menurutnya, peran berbagai pihak sangat dibutuhkan agar program yang dijalankan dapat berjalan efektif dan berdampak luas.
‎
‎“Penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu sinergi semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat,” tambahnya.
‎
‎Dalam pelaksanaannya, Pemkab Bondowoso mengusung tiga strategi utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial, meningkatkan pendapatan lewat pemberdayaan ekonomi, serta mengatasi kantong kemiskinan dengan memperluas akses infrastruktur.
‎
‎“Aksesibilitas menjadi kunci, mulai dari jalan, irigasi, hingga jaringan komunikasi. Masih ada wilayah yang perlu ditingkatkan,” jelasnya.
‎
‎Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih terarah, berbasis data yang akurat, dan melibatkan seluruh elemen daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(Nang)