Madiun, BULETIN.CO.ID – Belum selesai polemik pencairan anggaran honor kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kabupaten Madiun, kali ini muncul temuan masalah baru, yaitu dugaan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) fiktif yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB dan PPPA) setempat.
Temuan dugaan tersebut kembali ditemukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garis Pakem Mandiri.
Ketua LSM Garis Pakem Mandiri, Rohman Udin ketika dikonfirmasi pada Kamis, 20 Maret 2025 mengatakan bahwa temuan tersebut berupa dua item.
“Kami kembali menemukan kejanggalan atas LPJ yang diduga pelaporan fiktif oleh Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Madiun, kemudian yang kedua yaitu terkait bantrans kegiatan,” ujarnya.
Rohman juga menyayangkan atas sikap dinas tersebut ketika dikonfirmasi terkesan menghindar.
“Kami sangat menyayangkan atas sikap dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Madiun, ketika kami ingin konfirmasi dengan mendatangi kantornya, yang bersangkutan terkesan menghindar. Kami coba telpon juga tidak ada respon justru nomor kami sempat diblokir oleh yang bersangkutan,” paparnya.
“Sebetulnya kami hanya ingin mengkonfirmasi terkait anggaran honor PPKBD yang saat ini masih menjadi polemik. Selanjutnya kami ingin mengkonfirmasi terkait LPJ tahun 2024 dengan adanya kegiatan yang mana belum ada pelaksanaan namun sudah ada pencairan dana yang tertera dari sebagian total yang ada di LPJ,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rohman mengatakan, dirinya juga menemukan kejanggalan terkait nominal bantrans yang diterima oleh peserta kegiatan tidak sesuai dengan yang tertera di LPJ.
“Bantrans yang diterima oleh peserta kegiatan itu nominalnya tidak sama dengan apa yang diterima peserta kegiatan. Disitu juga ada dugaan kuat bagi kami ada pemalsuan tanda tangan karena di beberapa kegiatan disinyalir jumlah peserta yang hadir tidak sesuai dengan bantrans yang terbagikan,” tandasnya.
Lebih jauh, Rohman sangat prihatin atas temuan tersebut. “Polemik pencairan anggaran honor PPKBD belum selesai kali ini kami kembali menemukan kejanggalan yang lain. Kami tegaskan akan mengawal temuan dugaan ini hingga tuntas,” pungkasnya.
Sementara kepala dinas PPKB saat dimintai keterangan hingga berita ini dimuat, belum ada jawaban. Tim media buletin.co.id berusaha mengkonfirmasi Kepala Dias namun tidak ada jawaban.
