Blitar, BULETIN.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menunjukkan komitmen dalam memperkuat fungsi pengawasan dengan menghadiri Rapat Asistensi dan Monitoring Evaluasi (Monev) yang digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Kamis (11/9/2025).
Acara yang berlangsung di Ruang Transit Kantor Pemkab Blitar itu dihadiri Wakil Ketua I DPRD, H. M. Rifa’i, bersama Sekretaris DPRD, Haris Susianto, S.H., M.Si, serta anggota Komisi IV, Fatathironi Ulya, S.E. Kehadiran mereka menegaskan bahwa peran DPRD tidak hanya sebatas legislasi, tetapi juga memastikan roda pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.
Rifa’i menilai kegiatan asistensi menjadi sarana penting untuk menilai sejauh mana kebijakan daerah selaras dengan ketentuan pusat.
“Dari rapat ini kita mendapat gambaran apa saja yang sudah berjalan baik dan mana yang perlu diperbaiki. Pengawasan bisa dilakukan lebih terarah,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebijakan daerah memberi dampak nyata kepada masyarakat.
“Bukan sekadar memenuhi prosedur administrasi, melainkan benar-benar memberi nilai tambah bagi warga Blitar,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD, Haris Susianto, menyoroti manfaat asistensi dalam memperkaya perspektif lembaga dewan. Menurutnya, masukan dari Kemendagri memberi arahan tentang tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif.
“Kami belajar banyak mengenai pentingnya koordinasi lintas sektor. Hal ini akan membantu DPRD lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah,” jelas Haris.
Dalam rapat, Ditjen Polpum menekankan perlunya menjaga stabilitas politik lokal, memperkuat demokrasi, serta mengoptimalkan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan visi DPRD Blitar yang ingin menghadirkan pemerintahan responsif dan berpihak kepada rakyat.
Langkah DPRD mengikuti forum asistensi juga dipandang sebagai sinyal bahwa lembaga legislatif tidak ingin berjalan terpisah dari kebijakan nasional. Justru, dengan sinkronisasi yang kuat, pembangunan daerah dapat berlangsung lebih konsisten dan berkesinambungan.( Imam)
