Jakarta, BULETIN.CO.ID – Satu tahun kepemimpinan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bersama Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan menjadi momentum penting dalam memperkuat pengelolaan agraria dan tata ruang sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat.
Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan menyampaikan, arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi pedoman utama dalam membangun sistem agraria yang berkeadilan. “Sesuai arahan Bapak Presiden, Kementerian ATR/BPN bekerja untuk memastikan tanah dan ruang menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat. Setahun ini menjadi fondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan lebih kuat demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ossy, Senin (20/10/2025).
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap menjadi prioritas utama. Hingga Oktober 2025, sebanyak 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar, dan 97 juta bidang di antaranya telah bersertipikat. Dalam satu tahun terakhir, tercatat penambahan pendaftaran tanah sebanyak 4 juta bidang, dengan 2,69 juta bidang telah bersertipikat.
“Ketika tanah memiliki kepastian hukum, nilai aset meningkat, akses pembiayaan terbuka, dan roda ekonomi rakyat bergerak. Kepastian hukum atas tanah adalah fondasi ekonomi rakyat,” tegas Ossy.
Capaian ini turut memberikan kontribusi ekonomi signifikan bagi negara melalui Total Penambahan Nilai Ekonomi (Economic Value Added) mencapai Rp1.021,95 triliun.
Kementerian ATR/BPN juga memperkuat transformasi digital dengan menerbitkan 6,1 juta sertipikat elektronik hingga Oktober 2025, melonjak tajam dibandingkan 639 ribu sertipikat pada tahun sebelumnya.
Selain itu, perlindungan terhadap tanah wakaf dan aset sosial-keagamaan menjadi perhatian utama. Sebanyak 278.689 bidang tanah wakaf dengan luas 26.865,67 hektare telah terdaftar, meningkat sekitar 16.600 bidang dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya ini dilakukan untuk memastikan aset sosial-keagamaan memiliki kepastian hukum dan terlindungi.
Program Reforma Agraria sebagai agenda strategis nasional juga menunjukkan progres nyata. Sebanyak 1,64 juta bidang tanah dengan total luas 879.942 hektare telah didistribusikan kepada 496 ribu kepala keluarga di berbagai daerah.
“Reforma Agraria berfungsi menata ulang struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Kami ingin rakyat kecil memiliki akses terhadap tanah dan kesempatan untuk maju,” ujar Ossy.
Sepanjang 2025, Kementerian ATR/BPN berhasil menyelesaikan 3.019 kasus pertanahan. Upaya pemberantasan mafia tanah juga semakin diperkuat. Sebanyak 140 pelaku telah diproses hukum, dengan luas tanah 130,7 juta meter persegi dan potensi kerugian negara sekitar Rp9,4 triliun berhasil diselamatkan.
Seluruh capaian ini menjadi bagian dari agenda besar “ATR/BPN Maju” yang menitikberatkan pada digitalisasi layanan, penguatan tata ruang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta penyelesaian kasus pertanahan secara berkeadilan.
“Satu tahun ini adalah fondasi. Kami membangun sistem, budaya kerja, dan tata kelola yang semakin berorientasi pada hasil dan pelayanan publik,” pungkas Ossy Dermawan. (Andi Hakim Nasution)
