Bondowoso, BULETIN.CO.ID – Upaya memperkuat keterbukaan informasi publik menjadi salah satu sorotan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi PKB meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan perhatian lebih terhadap anggaran publikasi agar penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat semakin optimal.
Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD sebagai bagian dari pendapat akhir fraksi. PKB menilai komunikasi publik yang baik merupakan elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Fraksi PKB berpandangan bahwa publikasi melalui media massa maupun media sosial perlu diperkuat dengan dukungan anggaran yang memadai. Langkah itu dinilai akan memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai kebijakan, program prioritas, hingga capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah.
Anggota DPRD Bondowoso dari Fraksi PKB, A. Mansur, mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan media harus terus ditingkatkan melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi komunikasi publik. Menurutnya, anggaran publikasi merupakan investasi pemerintah untuk membangun hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat.
”Kerja sama pemerintah dengan media perlu terus diperkuat. Anggaran publikasi juga harus dialokasikan secara proporsional agar informasi pembangunan dapat diterima masyarakat secara luas,” ujarnya.
Mansur menambahkan, masyarakat berhak mengetahui perkembangan program pemerintah, baik yang telah berjalan maupun yang sedang direncanakan. Dengan publikasi yang maksimal, kepercayaan publik terhadap pemerintah juga diyakini akan semakin meningkat.
Dukungan terhadap usulan tersebut juga datang dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bondowoso. Ketua SMSI Bondowoso, Arik Kurniawan, menilai anggaran publikasi yang tersedia saat ini masih belum mampu mengakomodasi seluruh media yang memenuhi persyaratan untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, selain jumlah media yang belum terakomodasi, nilai kerja sama yang berlaku saat ini juga dinilai masih relatif rendah sehingga belum sepenuhnya mendukung optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat.
Arik berharap peningkatan anggaran publikasi dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi media untuk berkontribusi dalam menyampaikan informasi pembangunan. Dengan demikian, masyarakat akan memperoleh informasi yang lebih lengkap, akurat, dan berimbang mengenai kebijakan serta program Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Ia menegaskan, media memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, dukungan anggaran yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun ekosistem informasi publik yang sehat, profesional, dan bertanggung jawab.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan media, komunikasi publik diharapkan semakin efektif sehingga berbagai kebijakan, program pembangunan, dan hasil kerja pemerintah dapat diketahui sekaligus diawasi oleh masyarakat secara terbuka.(Nang)
