Malang, BULETIN.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Kamis, 12/09/2024.
Acara yang berlangsung di kantor BPS Kabupaten Malang ini mengundang perhatian luas dari berbagai elemen masyarakat yang menjadi pengguna utama data BPS, seperti perwakilan Pemerintah Daerah (Diskominfo dan Bappeda Kabupaten Malang).
Mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, Akademisi dari Universitas Ma Chung, Universitas Islam Raden Rahmad, dan Universitas Brawijaya, Media Massa seperti RRI Malang dan LPPL Radio Kanjuruan, serta perwakilan Lembaga Sosial Masyarakat seperti SPSI Kabupaten Malang dan Yayasan Bhakti Alam Sendang Biru.
FGD ini diselenggarakan sebagai upaya BPS Kabupaten Malang untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
Diskusi yang dihadiri oleh berbagai kalangan ini juga bertujuan untuk menampung saran dan masukan dari para pengguna data BPS agar standar pelayanan yang ada terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.
Kepala BPS Kabupaten Malang, Erny Fatma Setiyoharini, menyampaikan bahwa penyelenggaraan FGD ini merupakan salah satu langkah penting dalam upaya BPS untuk menjaga relevansi dan kualitas layanan publiknya.
“Standar pelayanan merupakan panduan bagi seluruh pegawai BPS Kabupaten Malang dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk itu, diperlukan pembaruan dan inovasi yang berkelanjutan agar pelayanan yang diberikan lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman,” jelasnya pada Sabtu (14/9/2024).
Erny juga menegaskan bahwa BPS Kabupaten Malang berkomitmen untuk memastikan seluruh layanan yang diberikan terstandarisasi dengan baik dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
Menurutnya, dengan adanya standar pelayanan yang jelas dan terukur, seluruh proses pelayanan akan lebih efisien dan mampu memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.
“Kami ingin masyarakat yang membutuhkan data BPS merasa terbantu dan mendapatkan layanan yang optimal,” tambahnya.
Selain membahas standar pelayanan, FGD ini juga memberikan kesempatan bagi BPS untuk memaparkan berbagai jenis layanan yang saat ini tersedia bagi publik.
Beberapa layanan yang dipresentasikan termasuk Perpustakaan (baik secara offline maupun digital), Konsultasi Data Statistik, serta Penjualan Produk BPS seperti mikro data dan publikasi tanpa watermark.
Di samping itu, BPS Kabupaten Malang juga menawarkan layanan rekomendasi kegiatan statistik, yang memungkinkan masyarakat atau organisasi untuk berkonsultasi terkait kebutuhan data statistik mereka.
Acara FGD tersebut berlangsung interaktif, dengan partisipasi aktif dari para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang. Mereka memberikan masukan berharga tentang bagaimana BPS dapat lebih memperluas akses layanan publiknya serta meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.
Salah satu peserta dari Universitas Brawijaya, Dr. Arifin, menyatakan bahwa kolaborasi antara BPS dengan akademisi sangat penting dalam rangka menghasilkan data yang akurat dan relevan untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan kebijakan.
“Kami sangat terbantu dengan data BPS yang terpercaya, namun ada beberapa aspek yang bisa lebih disempurnakan agar lebih kompatibel dengan kebutuhan akademik,” ujarnya.
Perwakilan dari Diskominfo Kabupaten Malang juga menyoroti pentingnya inovasi digital dalam layanan publik. Menurut mereka, di era digital saat ini, BPS perlu semakin mengembangkan layanan berbasis teknologi untuk memudahkan akses bagi pengguna data, baik dari kalangan pemerintahan maupun masyarakat umum.
“Dengan transformasi digital yang semakin cepat, layanan data statistik harus lebih mudah diakses secara online. Ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi BPS,” kata perwakilan dari Diskominfo.
Media massa, yang diwakili oleh Kepala RRI Malang, turut memberikan perspektif terkait bagaimana penyebaran data BPS bisa lebih massif dan mudah dipahami oleh masyarakat awam.
“Sebagai media massa, kami sering menggunakan data BPS untuk memberitakan kondisi ekonomi dan sosial di daerah. Kami berharap BPS bisa lebih aktif dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat umum, sehingga data statistik bisa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, lembaga sosial masyarakat seperti SPSI Kabupaten Malang dan Yayasan Bhakti Alam Sendang Biru mengapresiasi langkah BPS untuk melibatkan semua pihak dalam meningkatkan layanan publik.
Mereka berharap BPS dapat terus menjaga transparansi data dan memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang sangat bergantung pada data statistik untuk pengambilan keputusan, terutama dalam hal kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
FGD yang berlangsung selama beberapa jam ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di BPS Kabupaten Malang. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya pembaruan sistem layanan berbasis teknologi, peningkatan aksesibilitas data statistik, serta kolaborasi yang lebih erat antara BPS dengan pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta untuk mendukung pembangunan berbasis data yang akurat.
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi yang diusung melalui FGD ini, BPS Kabupaten Malang berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, serta memastikan bahwa setiap elemen masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan data statistik dalam berbagai bidang.
“Kami berharap melalui FGD ini, kami bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih baik dan relevan untuk kebutuhan masyarakat, demi mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran,” pungkas Erny.(Irfan)
