Bondowoso BULETIN.CO.ID – Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-30 di Bondowoso tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Pemerintah Kabupaten Bondowoso justru menjadikannya sebagai titik tekan untuk mempercepat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.
Upacara yang digelar di halaman Kantor Bupati Bondowoso, Senin (27/4), dipimpin langsung oleh Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dan diikuti jajaran Forkopimda, TNI, Polri, serta seluruh perangkat daerah. Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan ini diarahkan untuk menegaskan bahwa kekuatan pembangunan nasional bertumpu pada efektivitas pemerintah daerah.
Dalam amanatnya, Abdul Hamid Wahid menekankan bahwa tantangan ke depan tidak lagi sederhana. Otonomi daerah, menurutnya, harus diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang responsif, terukur, dan berorientasi pada hasil.
“Sudah 30 tahun otonomi daerah berjalan. Ini bukan sekadar angka, tetapi refleksi sejauh mana daerah mampu mandiri, inovatif, dan bertanggung jawab dalam mengelola pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan otonomi tidak bisa dilepaskan dari kekuatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam menjawab berbagai isu strategis nasional, mulai dari ketahanan pangan, energi, dan air, hingga penguatan sektor kesehatan, pendidikan, dan industri.
Namun, dalam sudut pandang yang lebih operasional, Bupati menyoroti pentingnya transformasi di tingkat internal pemerintahan. Ia menyebut bahwa penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi prioritas utama. Hal ini diwujudkan melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan sistem kerja berbasis digital, hingga pemberian akses pendidikan dan beasiswa bagi ASN.
“Kalau SDM aparatur kuat, maka kebijakan akan lebih tepat sasaran. Pelayanan publik pun akan meningkat,” tegasnya.
Selain itu, reformasi pengelolaan anggaran juga menjadi sorotan. Abdul Hamid Wahid mendorong agar APBD tidak lagi sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan instrumen strategis yang berbasis kinerja dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan sektor perbankan guna memperkuat ekonomi daerah, terutama dalam mendukung pelaku usaha lokal dan pengembangan potensi desa.
Menariknya, dalam momentum ini, Pemkab Bondowoso turut memberikan penghargaan kepada kecamatan dengan kinerja terbaik dalam Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025. Kecamatan Sukosari meraih posisi pertama, diikuti Kecamatan Wonosari, Tegalampel, Curahdami, dan Kelabang.
Penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan strategi untuk mendorong kompetisi sehat antarwilayah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan inovasi pemerintahan di tingkat kecamatan.
Bupati berharap, capaian tersebut dapat menjadi inspirasi bagi kecamatan lainnya untuk terus berbenah dan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Otoda harus menjadi energi baru bagi pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dan bekerja lebih profesional. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan pendekatan yang lebih progresif, peringatan Otoda ke-30 di Bondowoso menegaskan bahwa otonomi daerah bukan lagi sekadar kewenangan administratif, melainkan instrumen penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berpihak pada rakyat. (Nang)
