BLITAR, BULETIN.CO.ID – DPRD Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Alih-alih sekadar menilai capaian administratif, dewan mendorong agar evaluasi diarahkan pada dampak konkret yang dirasakan masyarakat.
Tahapan pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) telah rampung dan kini memasuki fase krusial, yakni penyampaian dalam Rapat Paripurna. Agenda tersebut diproyeksikan menjadi titik penegasan atas berbagai catatan strategis DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah selama satu tahun terakhir.
Ketua Pansus LKPJ, Suwito, menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan tahun ini tidak lagi normatif. Pembahasan dilakukan dengan menggali lebih dalam hubungan antara program pemerintah dan hasil yang dicapai di lapangan. Dengan kata lain, DPRD ingin memastikan bahwa setiap angka dalam laporan memiliki konteks dan relevansi yang jelas.
“Yang kami kejar bukan hanya capaian di atas kertas, tapi sejauh mana program itu benar-benar memberi manfaat. Dari situ kami susun rekomendasi yang lebih tajam dan bisa dijalankan,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Salah satu sorotan utama dalam pembahasan adalah kualitas indikator pembangunan daerah. DPRD menilai bahwa ukuran seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, hingga pengangguran tidak cukup hanya disajikan sebagai statistik tahunan. Indikator tersebut harus dianalisis secara menyeluruh untuk melihat tren, tantangan, serta efektivitas kebijakan yang sudah dijalankan.
Lebih jauh, DPRD juga menyoroti pentingnya konsistensi antar perangkat daerah dalam menjalankan program. Selama ini, tumpang tindih kebijakan dan lemahnya koordinasi dinilai masih menjadi hambatan dalam mencapai target pembangunan. Karena itu, rekomendasi yang disusun turut menekankan perlunya integrasi perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat OPD.
Selain aspek teknis, transparansi menjadi perhatian lain yang mengemuka. DPRD mendorong agar proses penyusunan hingga pembahasan LKPJ dilakukan secara lebih terbuka. Keterlibatan publik dinilai penting, tidak hanya untuk meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Momentum Rapat Paripurna nanti diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni penyampaian laporan. DPRD ingin forum tersebut menjadi ruang evaluasi terbuka sekaligus pengingat bahwa fungsi kontrol legislatif harus berjalan seimbang dengan kinerja eksekutif.
Dengan rekomendasi yang telah dirumuskan, DPRD menaruh harapan besar agar pemerintah daerah mampu melakukan perbaikan secara terarah. Fokusnya bukan lagi pada penyelesaian kewajiban administratif, melainkan pada peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
