Blitar, BULETIN.CO.ID – DPRD Kabupaten Blitar menilai arah kebijakan pemerintah pusat perlu diterjemahkan secara konkret sesuai kebutuhan masyarakat di daerah. Hal itu disampaikan setelah jajaran legislatif mengikuti Rapat Paripurna Istimewa mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (14/8/2026).
Pidato Presiden menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi bahan bagi DPRD untuk mencermati agenda pembangunan nasional. Pimpinan dan anggota DPRD mengikuti pidato tersebut melalui siaran resmi dari Jakarta.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi mengatakan kebijakan nasional tidak bisa berhenti pada tataran pemerintah pusat. Menurut dia, arah pembangunan tersebut perlu disesuaikan dengan kewenangan daerah serta persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Blitar.
“Pada hari ini kami melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,” kata Supriadi.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah agenda strategis pemerintah, mulai dari penguatan kemandirian energi, penghematan devisa, penataan BUMN, pertumbuhan ekonomi hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Supriadi menilai agenda tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan daerah. DPRD, kata dia, memiliki peran untuk memastikan program dan anggaran yang disusun pemerintah daerah tetap memiliki keterkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Karena itu, DPRD Kabupaten Blitar akan menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara beriringan. Ketiga fungsi tersebut dinilai penting agar kebijakan dan penggunaan anggaran daerah dapat berjalan sesuai sasaran.
“Semangat pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat harus terus kita dorong untuk menciptakan kehidupan yang semakin sejahtera, adil, dan makmur,” ujarnya.
Supriadi juga menekankan pentingnya persatuan dan gotong royong dalam menjalankan pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi modal penting agar kebijakan yang diterapkan benar-benar menjawab kebutuhan warga Kabupaten Blitar.
“Semoga semangat kemerdekaan ini semakin memperkuat persatuan dan gotong royong kita dalam membangun Kabupaten Blitar,” kata Supriadi.(Adv/Imam)
