Rembang, BULETIN.CO.ID – Forum Satu Data Kabupaten Rembang Semester II Tahun 2025 digelar di Pendopo Museum RA Kartini, Kamis (30/10/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi, pengawasan, serta pengelolaan data lintas sektor di wilayah Kabupaten Rembang.
Bupati Rembang Harno menegaskan pentingnya sinkronisasi data untuk memastikan keakuratan serta keamanan, terutama dalam penyaluran program penerima manfaat.
“Data yang akurat menjadi dasar dari setiap kebijakan. Dengan sinkronisasi yang baik, pemerintah dapat memastikan program pembangunan dan bantuan tepat sasaran,” ujar Bupati Harno.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Rembang, Gantiarto, menambahkan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai pentingnya data akurat sebagai pilar utama perencanaan pembangunan daerah.
“Kami terus memaksimalkan pengelolaan data melalui portal E-Walidata, agar semua tahapan perencanaan berbasis pada data yang valid dan terintegrasi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Rembang Abdul Rouf dalam sambutannya mengajak seluruh OPD dan para camat untuk terus meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap pengelolaan data.
“Hari ini kita jadikan pelajaran untuk hari esok. Saya yakin keberkahan ke depan akan membawa Rembang lebih maju, lebih maju, dan lebih maju,” ujarnya.
Abdul Rouf juga menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang pada gilirannya bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
“APBD itu menyangkut hidup masyarakat se-Kabupaten Rembang. Karena itu, perencanaannya harus berbasis data yang benar-benar real di lapangan,” tegasnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menyoroti seringnya terjadi perbedaan data antar instansi yang menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Kadang data A berbeda dengan data B. Pengalaman saya dulu sebagai kepala desa, masalah terbesar memang di data. Saya pernah dimarahi warga hanya karena data yang tidak sinkron,” kenangnya.
“Data harus jelas sampai tingkat kabupaten, agar hasilnya valid dan benar-benar bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” imbuhnya.
Menurutnya, seluruh tahapan perencanaan pembangunan daerah harus dimulai dari data yang valid. DPRD sendiri, kata dia, selalu berangkat dari hasil reses atau aspirasi masyarakat yang benar-benar nyata di lapangan.
“Usulan masyarakat itu yang kami bahas di DPRD, kemudian kami jadikan dasar pengambilan keputusan bersama pemerintah daerah,” pungkasnya.
Forum Satu Data Rembang Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Data untuk Pembangunan Daerah
Pos Terkait
