Bondowoso, BULETIN.CO.ID – Dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi Terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Fraksi Amanat Gerindra menyebut pendapatan asli daerah (PAD) di Bondowoso setelah pandemi Covid-19 justru menurun.
Temuan mereka, PAD Bondowoso tahun 2020 mencapai Rp 212an miliar, tahun 2021 PAD nya menjadi Rp 222 miliar.
Sementara PAD di tahun 2022 ini, pada posisi Covid-19 melandai justru PAD nya turun jadi Rp 180an miliar.
Sebagaimana diungkapkan oleh Juru Bicara Fraksi Gerindra, Abdul Majid, yang menerangkan, kondisi ini terjadi karena tidak maksimalnya dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab.
Di lain sisi, Pemerintah Daerah tak ada upaya untuk meng-upgrade subjek dan objek pajak atau retribusi.
Ia mencontohkan lahan tegalan dan sawah yang sudah jadi beralih fungsi menjadi perumahan berapa ratus hektar. Dan itu pembayarannya masih PBB, bukan PBHTB.
“Seharusnya tanah kalau ada bangunan itu kan pajaknya lebih tinggi,” jelasnya usai rapat Paripurana, Kamis (22/06/2023).
Menurutnya, potensi PBB dan PBHTB ini adalah tidak pernah dilakukan. Alasannya, dana dan SDM.
Melihat ini, ia pun menyayangkan karena jika begini kapan PAD Bondowoso akan meningkat di tengah kondisi DAU yang sementara ini semakin sempit.
Ia pun mengamini bahwa kondisi ini pun menjadi penyumbang defisit Bondowoso. Karena, jelas dari total PAD yang ada, yang hanya bisa digunakan yaitu Rp 40 miliar.
Sementara yang lainnya adalah PAD yang sudah bisa digunakan peruntukannya. Seperti Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Karena, di RSUD ini mencari sendiri dan digunakan sendiri.
“Yang bisa itu hanya PBB dan retribusi. Ke duanya dilakukan, hanya stagnan. Perlu ada kreativitas, dan koordinasi. Jangan cuma memenuhi target, target minimalis,” pungkasnya.(Nang)
