Bondowoso, BULETIN.CO.ID – Rumor tentang pungutan liar berbentuk sumbangan dan pembelian seragam terhadap wali siswa. Pihak sekolah SMKN 4 Bondowoso akhirnya memberikan klarifikasi.
Samsudin, Kepala Sekolah SMKN 4 Bondowoso, membantah adanya pungutan liar di Sekolahnya.
Ia mengatakan, bahwa sumbangan tersebut sukarela dan melalui komite sekolah yang sebelamnya sudah disosialisasikan kepada seluruh wali murid.
Selanjutnya kata Samsudin, sumbangan itu untuk kepentingan program pendidikan melalui kegiatan yang tidak bisa diakomodasi oleh dana BOS dan dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dari Gubernur.
Sebab ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dibiayai dari dua sumber dana di atas, maka komite sekolah sebagai perwakilan wali siswa bersepakat untuk mengadakan sumbangan.
“Namanya sumbangan, terserah wali murid yang nyumbang kan begitu ya. Apala kemampuan wali siswa berbeda-beda,” jelas dia.
Menurutnya, untuk menentukan adanya sumbangan itu dilakukan rapat beberapa kali antara sekolah dan komite sekolah. Mulai menghitung kebutuhan hingga sosialisasi kepada wali siswa.
Sosialisasi itu dilakukan agar wali siswa paham dan mengerti program yang ada di SMK 4. Kemudian disupport oleh komite.
Dia menegaskan, bahwa pendanaan yang bersumber dari sumbangan dikelola oleh komite sekolah. “Kalau sekolah yang mengelola, malah jadi salah,” imbuh dia.
Salah satu peruntukan sumbangan itu yakni untuk GTT (guru tidak tetap) atau honorer.
Tetapi untuk honorer yang masuk data Dapodik dan ada SK Gubernur wajib dibiayai BOS. Sementara untuk TU dibiayai dari BPOPP.
Dia juga memaparkan, bahwa sekolah memiliki 22 Rombel 18 kelas. Tetapi gurunya baru 36 orang.
Jumlah itu kurang, maka dirinya membuka peluang bagi lulusan perguruan tinggi sebagai tenaga honorer.
Salah satu kebutuhan pendidik adalah teknik jaringan akses. SMK 4 baru ada dua PNS yang berkompeten, padahal ada sekitar sembilan rombel dengan rata-rata 18-20 jam.
Kalau kelas XI 20 jam kali tiga maka 60 jam. Maka dibutuhkan guru sebanyak empat orang. Kemudian kelas X ada tiga rombel teknik jaringan akses, minimal dua guru.
“Maka kita minimal butuh enam guru. Kita hanya punya dua guru,” jelas dia.
Maka sekolah merekrut honorer dari alumni perguruan tinggi yang sesuai kompetensinya. Sementara gaji mereka diambilkan dari uang partisipasi atau sumbangan wali murid.
“Honor ini kita mintakan ke komite. Komite minta sumbangan ke wali murid. Itu satu contoh,” terang dia.
Selain untuk gaji guru honorer, sumbangan itu juga untuk kegiatan lain yang tidak bisa dianggarkan di BOS dan BPOPP.
Ketua Komite Sekolah Endang Sunarsih menjelaskan, dalam melakukan sosialisasi sudah dijelaskan kebutuhan anggaran serta kegiatan.
Menurutnya, kegiatan termasuk gaji guru honorer selama setahun membutuhkan Rp 800 juta.
“Bahkan dana prakerin dan BPJS Ketenagakerjaan siswa yang prakerin diambilkan dari dana partisipasi ini,” imbuh dia.
Pihaknya pun menyadari bahwa setiap kemampuan wali siswa berbeda. “Maka jika tidak sanggup bisa konfirmasi ke komite,” jelas dia.(Nang)
