Kota Probolinggo, BULETIN.CO.ID – “Terima kasih Pak Pj. Wali Kota Taufik yang sudah meluangkan waktunya untuk menerima kehadiran saya. Tujuan utamanya, saya menyalurkan suara aspirasi seluruh anggota DPRD Kota Probolinggo,” ujar Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani mengawali perbincangan.
Ia sengaja menemui kepala daerah itu, Rabu pagi (8/1) guna membahas terkait anggaran Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) yang menjadi program pihak legislatif. Karena program ini menjadi faktor pendukung dari anggota DPRD kota Probolinggo dalam merealisasikan janji kampanye pada konstituennya.
“Pokir ini merupakan hasil reses dari penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh kami di DPRD. Usulan dari masyarakat berbagai lapisan kami akomodir untuk bisa ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif. Kami berharap dari pagu anggaran yang ada bisa diberikan tambahan, sehingga lebih banyak yang bisa difasilitasi. Karena masyarakat tahunya jika usulan mereka melalui DPRD bisa terealisasi,” imbuhnya.
Menanggapi permintaan tersebut, Pj Taufik Kurniawan yang ditemani Sekda Ninik Ira Wibawati selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama anggotanya menerima kehadiran Syntha di ruang kerja wali kota itu. Mereka berdiskusi terkait penataan anggaran Pokir yang sejatinya tahun 2025 ini sudah terjadi kenaikan 100 persen dibandingkan tahun 2024 lalu.
“Kami paham kalau Pokir yang merupakan usulan pengadaan barang dan jasa, yang dananya bersumber dari APBD ini dibutuhkan legislatif untuk kepentingan masyarakat. Namun penelaahan Pokir harus dilakukan selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan yang mengarah program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Termasuk pada ketersediaan kapasitas anggaran,” ujarnya.
Kepala daerah yang sekaligus Kabiro Umum PPATK ini juga berjanji bakal menyampaikan aspirasi anggota DPRD tersebut kepada wali kota definitif nantinya. Khususnya terkait nominal yang diusulkan oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut.
“Rencananya kami akan bertemu dengan wali kota terpilih untuk membahas sinkronisasi programnya, agar selaras dengan pemerintah pusat dan Pemprov Jatim. Jika mengarah pada program prioritas seperti swasembada pangan, irigasi, ketersediaan pupuk, pemanfaatan lahan agar produktif, optimalisasi dana desa/kelurahan maka bisa saja keinginan itu terealisasi,” urainya.
Bapak tiga anak ini meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan wali kota terpilih. Karena sudah dijadwalkan pertemuan pada kesempatan pertama, guna pembahasan secara teknis. Dalam kesempatan itu, Sekda Ninik juga menambahkan jika terkait program bantuan yang ada di perangkat daerah, prosesnya lebih selektif. Ada indikator yang harus dipenuhi sesuai aturan agar masyarakat bisa memperoleh bantuan tersebut.(*)
