Scroll untuk baca artikel
Pemerintahan

lKPP Sebut Hasil Survey Penilaian Integritas Pengadaan Barang dan Jasa Bondowoso Kurang Bagus

×

lKPP Sebut Hasil Survey Penilaian Integritas Pengadaan Barang dan Jasa Bondowoso Kurang Bagus

Sebarkan artikel ini

Bondowoso, BULETIN.CO.ID – Dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia, Ratusan pejabat di lingkungan pemerintah daerah Bondowoso mengikuti kegiatan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Pendopo Kabupaten, kamis (14/12/2023).

Kegiatan tersebut dibalut dalam acara penyampaian materi oleh KPK RI melalui sambungan zoom, diikuti oleh LKPP RI, Ketua DPRD Bondowoso, hingga Kejaksaan Negeri Bondowoso.

Kepala Inspektorat Bondowoso, Ahmad menjelaskan, dalam acara tersebut KPK menjabarkan evaluasi terhadap tindak pidana korupsi di Bumi Ki Ronggo

BACA JUGA :
Kantor PPS Desa Tegal Jati Dirusak OTK, Bawaslu Bondowoso Sebut Tidak Masuk Pidana Pemilu

Salah satunya yakni bahwa hasil monitoring pencegahan tindak pidana korupsi Bondowoso dinilai kurang bagus oleh KPK.

Begitu pun hasil survey penilaian integritas (SPI) untuk pengadaan barang dan jasa (Barjas) di Bondowoso, juga dinilai kurang bagus.

Karena itulah, melalui acara tersebut pihaknya berharap bisa meningkatkan pemahaman seluruh OPD terhadap pengadaan barang dan jasa.

“Ini juga salah satu upaya pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Tak henti di acara tersebut, kata Ahmad, pihaknya juga akan menindaklanjuti saran dari LKPP. Yakni, akan menurunkan tim ke Bondowoso dalam rangka untuk memperbaiki hasil survey penilaian integritas.

BACA JUGA :
Terkait Dengan Rekrutmen Tenaga Sukwan di Kelurahan sekarputih, Ini Kata Kepala BKPSDM Bondowoso

“Nanti ini juga akan kami bicarakan lagi dengan Barjas, mungkin dalam arahan Pak Bupati dan Bu Sekda,” urainya.

Sementara itu, Pj Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto, menerangkan, pihaknya menyadari korupsi dan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Merupakan, ancaman serius yang dapat merugikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus jadi prioritas utama bagi kita semua,” katanya.

BACA JUGA :
Pemkab Pamekasan Rencanakan Tahun 2023 Sandang Predikat UHC

Informasi dihimpun, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran KPK nomer 18 tahun 2023. Dimana daerah diimbau untuk memeriahkan hari nanti korupsi tahun 2023.

Hadir dalam acara seluruh camat, perwakilan pemerintah desa dan kelurahan, bagian pengadaan barang dan jasa, serta perwakilan-perwakilan OPD.(Nang)

**) IIkuti berita terbaru BULETIN.CO.ID di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.