Blitar, BULETIN.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, Rabu (10/9/2025).
Ketua DPRD Supriadi yang memimpin jalannya sidang menyampaikan pentingnya keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
“Transparansi adalah kunci agar setiap keputusan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar Supriadi.
Sidang paripurna yang berlangsung di Graha Paripurna DPRD ini juga dihadiri oleh Bupati Blitar Rijanto, Wakil Bupati Beky Herdiansyah, serta unsur Forkopimda. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menandakan bahwa pembahasan perubahan APBD menjadi perhatian serius seluruh elemen pemerintahan.
Dalam forum tersebut, setiap fraksi memberikan pandangan umum sekaligus catatan terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah. Beberapa fraksi menyoroti perlunya peningkatan kualitas layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dasar. Tidak sedikit pula yang menekankan perlunya evaluasi terhadap efektivitas program tahun sebelumnya agar anggaran yang ada benar-benar bermanfaat.
Menurut sejumlah fraksi, partisipasi publik dalam proses pembangunan harus terus diperkuat. Aspirasi masyarakat dinilai penting untuk menjadi bahan pertimbangan, sehingga perubahan APBD tidak sekadar mengakomodasi kebutuhan birokrasi, melainkan mampu menjawab persoalan warga.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan terbuka untuk diskusi. Supriadi menegaskan bahwa semua masukan akan ditampung untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
“Pandangan fraksi adalah refleksi dari suara masyarakat yang kami wakili. Semua masukan akan kami cermati agar keputusan yang diambil benar-benar tepat,” katanya.
Dengan semangat akuntabilitas dan partisipasi, DPRD berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 bisa selesai sesuai jadwal dan menghasilkan dokumen anggaran yang adil serta merata. (Imam)
