Kota Probolinggo, BULETIN.CO.ID – Kendala Pemerintah Kota Probolinggo dalam membangun kota rupanya didengar oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Hal ini diketahui saat agenda kunjungan kerja Komisi D DPRD Prov Jatim di Kota Probolinggo pada Jumat (22/3) sore. Penjabat Wali Kota Nurkholis didampingi Sekda drg, Ninik Ira Wibawati dan jajaran pemkot menyambut rombongan di Bee Jay Bakau Resort.
Beberapa aspirasi yang disampaikan oleh Pj Wali Kota Probolinggo, Nurkholis diantaranya tentang pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bestari, perbaikan plengsengan Sungai Legundi dan Sungai Kedunggaleng yang ambrol. Serta kondisi ruas jalan dan jembatan jelang hari raya Idul Fitri. Terkait hal tersebut, Pj wali kota akan mengajukan MoU dan bersurat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Sebagai tindak lanjut, Pemkot akan melaksanakan MoU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait perluasan TPA Bestari. Kami juga sudah menyampaikan surat kepada Gubernur terkait perbaikan plengsengan sungai yang ambrol, seperti Sungai Kedunggaleng dan Sungai Legundi yang masuk wewenang Provinsi Jatim,” jelas Nurkholis.”
Guna tercapainya peningkatan tata kelola sampah dan mitigasi bencana banjir, Nurkholis berharap agar Komisi D Provinsi Jatim dapat membantu mengakomodir dan mendorong terwujudnya pengembangan TPA Bestari. Serta perbaikan infrastruktur beberapa titik sungai di Kota Probolinggo.
Khusus mengenai TPA Bestari, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Retno Wandansari menguraikan detail permasalahanya. Yakni, kapasitas TPA yang overload dan belum adanya teknologi untuk mempercepat pengolahan sampah. Sehingga mengakibatkan tingginya kebutuhan lahan untuk menimbun sampah.
“TPA Bestari mempunyai 3 sel landfill aktif dengan luas TPA 4 hektar. Sedangkan volume sampah di TPA Bestari sekitar 122 ton. Yang kita kelola sekitar 70 persen lebih dan dengan pengurangan 10 persen. Permasalah di Kota Probolinggo adalah belum ada teknologi untuk mempercepat pengolahan sampah. Jadi sampah kita padatkan di landfill, sehingga membutuhkan banyak sekali lahan untuk menumpuk sampah tersebut,” jelasnya.
Selain itu, terkait pemanfaatan gas metan hasil dari TPA, Kadis Retno menambahkan bahwa penggunanya masih terbatas untuk masyarakat disekitar lokasi TPA. “Kita juga memanfaatkan gas metan yang disalurkan untuk pedagang yang ada di depan TPA, akan tetapi belum bisa tersalurkan kepada masyarakat yang lebih banyak,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jatim, Khofidah mengaku optimis permasalahan sampah itu bisa diatasi. Ia mendorong agar MoU pengelolaan sampah antara Pemkot Probolinggo dengan Pemprov Jatim segera dilaksanakan.
“Saya yakin meminimalisir permasalah sampah itu bisa kita lakukan. Kita harus selalu punya pikiran inovasi agar pengelolaan sampah ini bisa menghasilkan suatu yang bernilai ekonomis. Pengelolaan sampah di Probolinggo termasuk pengelolaan sampah regional yang nantinya dikerjasamakan dengan provinsi. Maka proses MoU kerjasama dengan provinsi mohon segera dilakukan,” harapnya.
Sementara itu terkait kondisi ruas jalan, Kepala UPT PJJ Probolinggo Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim Agus Hari Purnama mengatakan bahwa hanya ada jalan nasional yang melewati Kota Probolinggo. Meskipun demikian, pihaknya siap melakukan koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPPJN) guna memastikan jalur-jalur di area timur Probolinggo dan sekitarnya aman. Apalagi saat ini memasuki musim penghujan yang tidak menentu.
“Kami akan memfasilitasi untuk koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPPJN) apabila ada jalan nasional yang perlu diperbaiki,” ujarnya. (*)
Pewarta : Sudarsono.
