Kota Probolinggo, BULETIN.CO.ID—Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin membuka rembug stunting tingkat Kota Probolinggo yang berlangsung di Bale Hinggil, Kamis (15/6). Rembug stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan pelaksanaaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara perangkat daerah dengan sector atau lembaga nonpemerintah dan masyarakat, terlaksana dengan baik.
Wali Kota Probolinggo mengatakan, permasalahan stunting menjadi prioritas nasional sehingga daerah harus bisa melaksanakan. Menurutnya, semua pihak perlu menyamakan sudut pandang dan persepsi serta bekerja dengan cepat untuk pencegahan dan penurunan stunting.
“Persoalan stunting perlu ada upaya kepada sasaran-sasaran melalui kemampuan anggaran kita. Kita maksimalkan kegiatan itu sampai kepada sasaran. Jadi jangan ada yang memanfaatkan kegiatan secara seremonial saja, tetapi sentuhan tentang pencegahan dan penurunan stunting tidak ada action plan yang nyata,” tuturnya.
Habib Hadi menyampaikan, upaya-upaya yang bisa dilakukan dengan support anggaran dari pemerintah dan kemampuan masing-masing individu. Ia menyarankan untuk memulai gerakan sosial “Jumat Berkah”, di mana para camat bisa mulai berkolaborasi dengan puskesmas setempat untuk mendata kasus stunting.
“Sambil kita bahas kita formulasikan apa yang bisa dibantu oleh pemerintah, kita siapkan usulan kepada perangkat daerah terkait sesuai dengan regulasi yang ada. Saya akan minta datanya, saya juga ingn ikut berbagi. Coba kita bayangkan masing-masing kelurahan ada 5-6 kasus, maka PD tidak perlu mencari sasaran lagi hanya tinggal titip. Mau memberi berapapun diterima saja, yang penting sesuai dengan keikhlasan hatinya,” bebernya.
Habib Hadi sangat memfokuskan dirinya pada pencegahan dan penurunan stunting, sehingga Ia meminta peran aktif dari para lurah, RT, RW dan kader Posyandu untuk terus menginformasikan. Karena pencegahan dan penurunan stunting menjadi komitmen bersama.
“Mudah-mudahan di wilayah Kota Probolinggo tetap terkendali, tidak sampai ada lonjakan-lonjakan dan kita bisa hadir untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan amanah dan harapan bangsa kita sehingga kita bisa melakukan yang terbaik. Saya minta jangan sampai kendala dan tantangan di lapangan seakan-akan bukan tanggung jawab kita, tapi itu semua tanggung jawab kita. Karena kita adalah orang yang bisa dan mampu berbuat dan melakukan demi membantu satu sama lainnya,” harapnya.
Sementara itu, dalam laporan yang disampaikan Whestia Kristiantin, Plt Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo, selaku panitia penyelenggara dijelaskan kondisi stunting di Kota Probolinggo. Capaian prevalensi stunting berdasarkan pengukuran SSQ pada tahun 2021 sebesar 19 persen, dan tahun 2022 sebesar 23,3 persen. Kemudian prevalensi stunting berdasarkan pengukuran bulan timbang pada tahun 2021 sebesar 19 persen dan tahun 2022 sebesar 12,3 persen. Artinya, secara umum jumlah kejadian stunting di Kota Probolinggo mengalami penurunan.
Untuk itu penurunan stunting pada tahun 2024 di Kota Probolinggo diharapkan jauh lebih baik dari yang telah dirancangkan Presiden RI yakni sebesar 14 persen. Maka diperlukan adanya peran dari lintas sektor dalam mendukung penanganan penurunan stunting.
Tahun ini, Wali Kota Probolinggo telah membentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dan telah dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK). Tim ini bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi menjadi empat bidang. Yaitu bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif, bertugas mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan dan balita.
Sementara, kegiatan rembug stunting ini menjadi media informasi sekaligus penegasan kepala daerah kepada segenap kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perbankan, perusahaan, dan pihak swasta, stakeholder terkait, serta masyarakat. Semua pihak diharapkan secara bersama-sama dan partisipatif mendukung Wali Kota Probolinggo mewujudkan komitmen percepatan penurunan stunting. Kedua, penguatan dan updating data pendukung secara dinamis atas disusunnya master analisa situasi, pemetaan stunting, sebagai dokumen valid untuk mengetahui kegiatan penurunan stunting yang dilakukan lintas sektor di Kota Probolinggo.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan rembug stunting Kota Probolinggo tahun 2023 sebagai komitmen dalam pencegahan dan penurunan stunting. “Rembug stunting merupakan suatu kegiatan yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh semua yang diundang dan itu nanti komitmen mereka untuk ikut serta dalam penurunan stunting itu dituangkan dalam bentuk penandatangan komitmen. Perangkat daerah yang dilibatkan adalah perangkat daerah yang terkait,” terang Plt Dinas Kesehatan P2KB dr. NH. Hidayati.
dr Ida-sapaan akrabnya, mengatakan tindak lanjut dari rembug stunting ini pada rencana aksi dari masing-masing perangkat daerah, sehingga sesuai dengan tupoksinya. “Di awal itu harus ada rembug stunting kemudian berproses, hingga nanti ada audit stunting. Audit stunting adalah apa yang sudah dilakukan dengan tim pendamping keluarga yang ada di masyarakat itu menemukan berapa stuntingnya, nah ini nantinya akan membutuhkan aksi nyata yang seperti apa. Harapannya berbagai upaya melalui berbagai lintas sektor sudah berkontribusi melakukan penurunan stunting ini, mudah-mudahan tahun 2024 stunting akan lebih menurun lagi,” harapnya.
Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua I DPRD, Sekda Kota drg. Ninik Ira Wibawati, para asisten dan staf ahli, kepala perangkat daerah terkait, Kementerian Agama Kota Probolinggo, Camat dan Lurah se Kota Probolinggo, forum CSR, dan perwakilan STIA Bayuangga. (*)
Pewarta : Sudarsono.
