Bondowoso, BULETIN.CO.ID – Gaung Gerakan Nasional Gentengisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bertujuan memperindah wajah Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan pada atap seng yang dinilai panas, mudah berkarat, dan kurang estetis. Namun di lapangan, implementasi kebijakan ini justru menyisakan tanda tanya besar.
Program strategis tersebut dirancang dengan melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai ujung tombak produksi dan penggerak ekonomi desa. Ironisnya, sejumlah gerai KDMP yang telah dibangun justru menggunakan atap seng atau spandek, bukan genteng sebagaimana semangat kebijakan nasional yang dikampanyekan.
Pantauan Media BULETIN.CO.ID di salah satu gerai KDMP di Kabupaten Bondowoso, tepatnya di jalur strategis Jalan Raya Jember–Bondowoso, menunjukkan bangunan yang telah rampung itu menggunakan spandek berwarna merah hati. Tidak satu pun genteng tanah liat tampak menghiasi bangunan yang seharusnya menjadi etalase keberpihakan negara terhadap produk lokal.
Kondisi ini memicu kekecewaan di kalangan pengusaha genteng tradisional. DS, pemilik usaha genteng di Desa Kalianyar, mengaku telah berharap besar KDMP menjadi pasar awal produk lokal Bondowoso. Harapan itu pupus setelah mengetahui bangunan KDMP tetap memilih spandek.
“Tidak ada mas, yang pakai genteng. Semua pakai spandek,” ujar DS saat dikonfirmasi.
Padahal, menurut DS, penggunaan genteng lokal bukan sekadar soal material bangunan, melainkan soal keberpihakan kebijakan. Ia menyebut, andai KDMP menggunakan genteng produksi lokal, dampaknya bisa langsung dirasakan pengrajin yang saat ini terhimpit biaya produksi dan lesunya pasar.
Secara ekonomi, produksi genteng bukan perkara mudah. DS membeberkan, harga jual genteng saat ini relatif murah, hanya Rp800 ribu per 1.000 genteng, itu pun dengan syarat pembeli menanggung angkutan. Sementara biaya produksi terus merangkak naik.
Tanah sebagai bahan baku utama dihargai Rp120 ribu per pikap, dengan hasil sekitar 800 genteng. Kayu bakar mencapai Rp600 ribu per pikap, cukup untuk membakar 6.000 genteng. Belum lagi sekam yang membutuhkan biaya Rp450 ribu sekali bakar. Total biaya produksi untuk satu kali pembakaran bisa menembus Rp3 juta lebih.
“Hasilnya mepet, mas. Bahan mahal semua,” katanya.
Tekanan semakin berat di musim hujan. Proses pengeringan genteng yang idealnya hanya dua hari di musim panas, kini bisa memakan waktu lebih dari seminggu, bahkan sebulan, demi memenuhi kapasitas tungku pembakaran 6.000 genteng. Ironisnya, proses pembakaran itu sendiri hanya memakan waktu sekitar 10 jam.
Di tengah kondisi sulit tersebut, pasar genteng justru kian menyusut. DS mengaku penjualan bulanannya turun drastis, dari rata-rata 12.000 genteng menjadi sekitar 6.000, bahkan kerap di bawah angka itu. Permintaan proyek nyaris nihil, genteng hanya terserap untuk pembangunan rumah pribadi warga.
Yang lebih mengusik, DS mengungkapkan bahwa ia pernah secara langsung menawarkan gentengnya untuk digunakan dalam pembangunan KDMP. Upaya itu dilakukan lewat kontraktor, mandor hingga tukang di lapangan. Namun hasilnya nihil.
“Banyak yang ngusulkan sudah, ke kontraktornya, ke mandornya, ke tukangnya. Tapi tetap pakai seng,” ungkapnya.
DS menduga ada standarisasi proyek yang sejak awal mengunci pilihan material pada seng atau spandek, sehingga usulan penggunaan genteng lokal gugur sebelum dipertimbangkan secara serius. Jika dugaan ini benar, maka semangat gentengisasi berpotensi berhenti sebatas slogan, tanpa terjemahan konkret di tingkat proyek.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan krusial: di mana posisi pengusaha lokal dalam proyek strategis pemerintah? Jika KDMP—yang digadang-gadang sebagai motor ekonomi desa—justru menutup pintu bagi produk lokal, maka gentengisasi berisiko menjadi ironi kebijakan yang justru menjauh dari tujuan awalnya.
“Sekarang penjualan genteng lesu, nggak normal, mas,” pungkas DS.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak pelaksana proyek KDMP terkait alasan pemilihan atap seng, maupun apakah ada ruang evaluasi agar kebijakan gentengisasi benar-benar berpihak pada pengrajin lokal.(Nang)
