Diduga Langgar UU No 14 Tahun 2008, Ratusan Gerai KDMP di Bondowoso Tanpa Informasi Proyek

Bondowoso, BULETIN.CO.ID – Pembangunan ratusan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bondowoso menjadi sorotan publik. Pasalnya, sejumlah proyek yang tengah berjalan tersebut tidak dilengkapi papan informasi proyek sebagaimana lazimnya pembangunan yang berkaitan dengan penggunaan Anggaran Negara.
‎
‎Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso, tercatat sekitar 108 gerai KDMP sedang dibangun di berbagai desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 gerai dilaporkan telah rampung 100 persen, sementara sisanya masih dalam tahap pengerjaan dengan progres yang bervariasi.
‎
‎Namun, hasil pantauan di sejumlah lokasi menunjukkan pembangunan gerai KDMP berlangsung tanpa disertai papan informasi proyek. Padahal, papan tersebut umumnya memuat keterangan penting seperti nama kegiatan, lokasi pekerjaan, nilai anggaran, waktu pelaksanaan, hingga pihak kontraktor dan konsultan pengawas yang terlibat.
‎
‎Di salah satu lokasi pembangunan di Kecamatan Grujugan, misalnya, hanya terlihat banner bergambar Presiden Prabowo Subianto tanpa keterangan teknis mengenai proyek yang sedang dikerjakan. Kondisi serupa juga ditemukan di lokasi pembangunan gerai KDMP di Kecamatan Taman Krocok serta beberapa titik lainnya yang sama sekali tidak menampilkan informasi proyek.
‎
‎Padahal, keberadaan papan informasi merupakan bagian dari prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan proyek pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik.
‎
‎Menanggapi kondisi tersebut, Direktur Pusat Studi Hukum, Pancasila dan Konstitusi (PUSHPASI) UIN KHAS Jember, Dr. Basuki Kurniawan, S.H., M.H., menilai praktik tersebut berpotensi melanggar prinsip dasar dalam hukum administrasi negara.
‎
‎Menurutnya, dari sisi prosedural, tidak adanya papan informasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
‎
‎Ia menjelaskan, prinsip keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 terkait penyelenggaraan bangunan gedung.
‎
‎Basuki menegaskan, setiap pembangunan fisik semestinya mencantumkan informasi proyek secara jelas. Jika proyek tersebut menggunakan anggaran negara, maka wajib dipasang papan proyek. Sementara apabila pembangunan dilakukan oleh pihak swasta, minimal harus mencantumkan informasi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
‎
‎“Ketiadaan papan informasi ini bisa menjadi indikasi maladministrasi. Jangan sampai program yang menjadi prioritas pemerintah justru bermasalah karena kelalaian dalam prosedur administrasi,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).
‎
‎Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program pembangunan di daerah tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
‎
‎Sorotan serupa juga disampaikan aktivis antikorupsi Bondowoso yang akrab disapa Bang Ugik. Ia menilai pembangunan gerai KDMP di daerah tersebut terkesan minim transparansi sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai terkait proyek tersebut.
‎
‎Menurutnya, ketiadaan papan proyek membuat publik tidak mengetahui besaran anggaran, jangka waktu pelaksanaan, maupun pihak kontraktor yang mengerjakan pembangunan tersebut.
‎
‎“Proyek KDMP ini aneh. Tidak ada papan nama proyek, sehingga masyarakat tidak tahu anggarannya berapa, masa kerjanya berapa bulan, dan siapa kontraktornya. Ini terkesan seperti proyek siluman,” ujarnya.
‎
‎Selain itu, Ugik juga menyoroti proses penentuan lokasi pembangunan gerai KDMP yang dinilai tidak melibatkan masyarakat setempat.
‎
‎“Minimal harus ada musyawarah desa (Musdes) dengan melibatkan tokoh masyarakat. Jangan sampai penentuan titik pembangunan dilakukan sepihak tanpa partisipasi warga,” tambahnya.(Nang)