Kota Probolinggo, BULETIN.CO.ID – Penjabat Wali Kota Nurkholis menerima penghargaan UHC Award Kategori Utama dari Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin, Kamis (08/08/2024). Penghargaan tersebut diberikan bersama 14 kepala daerah lainnya di The Krakatau Grand Ballroom Cipayung, Kota Jakarta Timur. Diantaranya, Kota Probolinggo, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi DIY.
“Alhamdulillah komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam memberikan kemudahan akses layanan kesehatan terhadap warganya diapresiasi dengan penghargaan tertinggi kategori utama. Penghargaan ini diperoleh karena jumlah kepesertaannya melebihi 98 persen dari total populasi penduduk dan program UHC ini dilakukan sejak tahun 2019. Kemudian angka cakupan kepesertaan aktif juga lebih dari 85 persen, serta tidak mempunyai tunggakan hingga tahun 2023,” ujarnya usai menerima penghargaan tersebut.
Menurut pria yang hobi selam ini, kolaborasi dengan BPJS kesehatan terus disinergikan. Ia berharap semua warga kota bisa tercover Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Termasuk fasilitas kesehatan sebagai pendukung juga terus diupayakan, sehingga terpenuhi layanan kesehatan yang layak.
Pj Wali Kota Nurkholis hadir didampingi oleh Kadinkes PPKB dr NH. Hidayati, Kadinsos PPPA Rey Soewigtyo, Plt Kadispendukcapil Pujo Agung Satrio, dan Inspektur Puji Prastowo.
Sementara itu dijelaskan oleh Wapres RI KH Maruf Amin, jika Universal Health Coverage (UHC) merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial.
“Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet,” ujarnya.
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa capaian 98 persen UHC ini tentu sebuah prestasi yang luar biasa bagi Indonesia, tetapi tidak ada artinya jika tidak menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti melaporkan bahwa kepesertaan JKN meningkat dari tahun ke tahun dengan cakupan mencapai di atas 98 persen dari total penduduk. Selain itu, sebanyak 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota (96 kota dan 364 kabupaten) berhasil mewujudkan UHC di wilayahnya, dengan cakupan kepesertaan semesta JKN lebih dari 95 persen dari total penduduk. (*)
Pewarta : Sudarsono.
