BLITAR, BULETIN.CO.ID – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun Anggaran 2025 memasuki fase penting. DPRD Kabupaten Blitar secara resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) setelah pandangan umum fraksi mengemuka dalam Rapat Paripurna yang digelar di Graha Paripurna, Selasa (31/3/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, dan dihadiri Bupati Blitar Rijanto, jajaran Forkopimda, anggota dewan, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Forum tersebut menjadi ruang bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan evaluasi terbuka terhadap kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun lalu.
Dalam penyampaiannya, sejumlah fraksi menyoroti beberapa persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah. Di antaranya pemerataan pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya merata, kualitas layanan publik yang masih timpang, hingga efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
Catatan tersebut tidak hanya berisi kritik, tetapi juga disertai usulan perbaikan. Fraksi-fraksi mendorong pemerintah daerah agar lebih mengedepankan perencanaan berbasis data, memperkuat sektor layanan dasar, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program.
Wakil Ketua II DPRD, Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ harus dimaknai sebagai proses evaluasi yang memiliki bobot strategis.
“Ini bukan sekadar rutinitas tahunan. DPRD ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berdampak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD menetapkan pembentukan Pansus LKPJ 2025 yang akan menangani pembahasan secara lebih mendalam. Tim ini akan bekerja dengan memanggil OPD terkait untuk mengklarifikasi data, menguji capaian program, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan.
Melalui proses tersebut, DPRD menargetkan lahirnya rekomendasi yang tidak hanya tajam secara analisis, tetapi juga realistis untuk diterapkan oleh pemerintah daerah.
Di sisi lain, Bupati Blitar Rijanto menyatakan kesiapan pihaknya menerima berbagai masukan dari DPRD. Menurutnya, evaluasi yang disampaikan legislatif merupakan bagian dari mekanisme untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Masukan dari DPRD menjadi bahan penting bagi kami untuk melakukan pembenahan. Pemerintah daerah terbuka terhadap kritik selama itu bertujuan untuk perbaikan,” ungkapnya.
Ia juga berharap pembahasan melalui Pansus dapat berjalan secara objektif dan menghasilkan solusi yang konkret, sehingga dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kinerja pemerintah ke depan.
Dengan mulai bekerjanya Pansus, pembahasan LKPJ kini berlanjut ke tahap yang lebih mendalam. Masyarakat pun menantikan hasil akhir dari proses ini, apakah mampu melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi pembangunan di Kabupaten Blitar.
