Bondowoso, BULETIN.CO.ID – Persoalan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Bondowoso kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya ratusan siswa terancam gagal mengikuti pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) akibat persoalan administrasi, kini keterlambatan pencairan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Madrasah Diniyah (Madin) termin pertama turut memunculkan keluhan dari para pengelola lembaga pendidikan keagamaan.
Padahal, pencairan BOSDA Madin termin pertama yang selama ini ditargetkan paling lambat pada bulan Juni, hingga memasuki awal Juli 2026 masih belum diterima oleh sejumlah lembaga Madin di Bondowoso.
Kondisi tersebut memicu pertanyaan sejumlah pengasuh Madrasah Diniyah terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso yang menjadi leading sector dalam proses administrasi dan pencairan bantuan tersebut.
Salah satu keluhan disampaikan oleh Mukhlas, Kepala Madrasah Diniyah Miftahul Huda di Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darus Sholah.
”Kalau jamannya Salwa Arifin jadi Bupati, setelah NPHD diserahkan, tiga hari setelah itu langsung cair,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Ia menilai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso dalam menangani pencairan BOSDA Madin terkesan lamban.
”Saya heran Diknas kok terkesan lamban, padahal kita kan tahu janji politik Bupati Hamid mau memperjuangkan BOSDA Madin, bahkan berjanji akan menambah besaran BOSDA Madin, tapi kenyataannya kok malah tidak diperhatikan seperti janji politiknya waktu mau mencalonkan sebagai Bupati,” tambahnya.
Sorotan terhadap keterlambatan ini semakin menguat karena terjadi di tengah harapan besar kalangan Madrasah Diniyah terhadap perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan keagamaan nonformal yang selama ini menjadi salah satu penyangga pendidikan karakter di masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Taufan Restuanto, saat dikonfirmasi mengenai belum cairnya BOSDA Madin hanya memberikan jawaban singkat.
”Hari ini cair,” ujarnya singkat.
Namun saat ditanya mengenai penyebab keterlambatan pencairan, ia menyebut masih terdapat sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi.
”Banyak persyaratan yang belum terkumpul,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan informasi yang diterima media ini dari sejumlah pengelola Madrasah Diniyah yang menyebut seluruh persyaratan administrasi sejatinya telah diserahkan dan dinyatakan lengkap sejak beberapa waktu lalu.
Tidak hanya itu, klaim pencairan yang disebut dilakukan pada hari yang sama juga belum dirasakan oleh sebagian besar lembaga penerima.
”Biasanya kalau mau cair itu sehari sebelumnya kita sudah menerima rekomendasi pencairan. Sampai saat ini kita belum menerima rekom tersebut. Biasanya juga ada pemberitahuan melalui M-Banking, tapi sampai sekarang belum ada,” ujar salah satu pengelola Madin.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pengelola Madrasah Diniyah terkait efektivitas koordinasi dan tata kelola pencairan BOSDA Madin di Bondowoso. Di tengah janji peningkatan perhatian terhadap pendidikan keagamaan, keterlambatan pencairan justru dinilai berpotensi mengganggu operasional lembaga yang selama ini bergantung pada bantuan tersebut untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Jika persoalan administrasi kembali menjadi alasan, publik pun mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan dan percepatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan agar persoalan serupa tidak terus berulang di sektor pendidikan Kabupaten Bondowoso.(Nang)
